pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 22 Januari 2013 halaman 11
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Gaji Guru Wiyata Bakti Tak Rasional
Purwokerto | Selasa, 22 Januari 2013

DEWAN Pendidikan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berencana mendesak eksekutif dan legislatif kabupaten setempat untuk menerbitkan peraturan daerah (perda) yang mendukung kesejahteraan guru Wiyata Bakti (WB). Selama ini, dewan melihat adanya kesenjangan pendapatan antara guru WB dengan guru PNS. Dibandingkan guru PNS, penghasilan guru WB dari pekerjaan mengajar sama sekali tidak rasional atau paling rendah hanya Rp75 ribu per bulan.

Sekretaris Dewan Pendidikan Banyumas, Tri Joko Heranto menegaskan jatah kerja yang diberikan kepada guru WB ataupun guru PNS di kabupatennya, nyaris tidak ada perbedaan. Masing-masing mendapat jatah kuota mengajar 24 jam per minggu. "Dengan kuota mengajar hingga 96 jam per bulan, itu berarti guru WB hanya mendapatkan Rp781 per jam. Tidak sepantasnya mereka mendapatkan gaji yang sangat tak manusiawi. Ini sama saja dengan merendahkan dunia pendidikan dan memperbudak guru WB," kata Tri Joko Heranto, Senin (21/01).

Menurutnya langkah konkret untuk menyikapi permasalahan ini adalah dengan campur tangan eksekutif dan legislatif Kabupaten Banyumas. Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menerbitkan sebuah produk hukum yang mengatur batasan minimal honor bagi guru WB. Idealnya, honor guru WB dipatok sama dengan standar Upah Minimun Kabupaten (UMK).

Ketua Forum Komunikasi Guru Wiyata Bakti (FKGWB) Banyumas, Sri Djatmiko sangat mendukung usulan tersebut. Dia mengatakan selama ini besaran honor yang diterima oleh sesama guru WB kerap menimbulkan kecemburuan karena tidak sama satu dengan yang lainnya. Jika yang bersangkutan bekerja di sekolah swasta bergengsi, maka honor yang diterima setiap bulannya cukup layak. Berbeda dengan guru WB di sekolah yang tidak mampu. Selain honornya kecil, penerimaannya pun belum tentu rutin setiap bulannya.

Dari data yang dimiliki FKGWB, guru WB dengan pendapatan di bawah Rp100 ribu per bulan lebih banyak menetap dan mengajar di kecamatan pinggiran atau wilayah terpelosok. Rata-rata mereka adalah tenaga-tenaga muda yang masih baru dan ingin mendapatkan pengalaman mengajar.

"Namun kami tidak menemukan adanya guru WB dengan penghasilan setingkat itu di Kota Purwokerto. Untuk wilayah kota rata-rata berkisar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per bulan. Beberapa di antaranya telah mendapatkan tunjangan sertifikasi, namun tidak rutin," kata Sri Djatmiko.

Terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyumas, Takdir Widagdo menjelaskan keberadaan guru WB di institusi pendidikan tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi jumlah guru di Banyumas masih jauh dari angka ideal karena setiap bulan selalu ada 15 hingga 20 guru yang pensiun.

Di sisi lain, kurangnya jumlah tenaga pengajar seolah menjadi alasan bagi sekolah untuk mengangkat siapapun menjadi guru WB dengan honor yang tidak manusiawi. "Berdasarkan kondisi tersebut serta tanggung jawab yang dipikul guru WB, sudah seharusnya pemerintah setempat terlibat dalam memberikan perlindungan dan keadilan," kata Takdir Widagdo.

Dia yakin terbitnya perda yang mengatur batasan honor minimal bagi guru WB akan memberikan banyak kontribusi bagi kemajuan pendidikan di Banyumas. Bukan cuma menyejahterakan guru WB tapi juga memaksa pihak sekolah untuk tidak sembarang mengangkat guru WB.

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana