pencarian berita:
Jurnal Nasional - Sabtu, 15 September 2012 halaman 11
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
185 Perusahaan Tambang di Sultra Bermasalah
Kendari | Sabtu, 15 September 2012

SEBANYAK 185 atau 42 persen dari 438 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di Sulawesi Tenggara masih bermasalah.

"Perusahaan pemegang IUP yang masih bermasalah itu belum bisa melakukan aktivitas penambangan, kecuali berusaha melengkapi seluruh dokumen yang diwajibkan bagi perusahaan tambang," kata Kepala Bidang Migas Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra Andi Azis di Kendari, Kamis (14/9).

Azis menjelaskan baru sebanyak 253 perusahaan pemegang IUP yang dinyatakan memenuhi syarat, dengan rincian 22 perusahaan di Kabupaten Kolaka, 26 di Konawe, 41 di Buton, 21 di Konawe Selatan, 61 di Bombana, 30 di Kolaka Utara, 46 di Konawe Utara, 4 di Buton Utara, satu di Kota Baubau dan satu lagi merupakan perusahaan dengan operasi lintas kabupaten.

Dari 253 perusahaan, yang sudah mengantongi izin ekspor hasil tambang hanya 17 perusahaan. Sebagian besar kini dalam tahap pengurusan kelengkapan dokumennya. Besarnya jumlah perusahaan yang dinilai bermasalah disebabkan regulasi baru antara lain, UU No.4/2009 tentang Minerba dan Peraturan Menteri ESDM No.7/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Pada dasarnya, regulasi ini dimaksudkan agar pengelolaan hasil mineral yang ada di daerah dikelola berasaskan manfaat, adil, berkesinambungan, dan berwawasan lingkungan. Regulasi ini dimaksudkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing. Regulasi ini juga diharapkan memberi jaminan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Azis menjelaskan sektor pertambangan memegang peranan besar dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) di Sultra.

Menurutnya, dalam rentang 2007-2011 kontribusi perusahaan tambang bagi PAD sangat dominan. Pada 2007, Pemerintah Provinsi Sultra memperoleh sumbangan dari perusahaan pertambangan sebesar Rp136 miliar. Pada 2008, sebesar Rp103 miliar, tahun 2009 dan 2010 turun menjadi masing-masing Rp35,692 miliar Rp38 miliar. Pada 2011 mengalami peningkatan hingga mencapaiRp85,108 miliar.

Dia mengatakan fluktuasi nilai sumbangan perusahaan tambang disebabkan krisis ekonomi dunia yang berdampak pada menurunnya harga nikel. Penurunan harga nikel itu berdampak pada turunnya pendapatan perusahaan yang juga berimbas pada menurunnya sumbangan ke pemerintah daerah. Dicontohkan, kontribusi PT Antam, Tbk, yang beroperasi di Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Andi Syahrir

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana