pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 29 Mei 2012 halaman 11
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Sanksi untuk Faktur Pajak Tanpa NPWP
 | Selasa, 29 Mei 2012
Ahmad Thonthowi Djauhari

PERTANYAAN:

Perusahaan saya sudah PKP (pengusaha kena pajak) dan semua transaksi penjualan kami pungut PPN (pajak pertambahan nilai) kepada semua customer. Namun ada customer yang tidak mau dikenakan PPN dengan alasan belum PKP sehingga tidak membutuhkan faktur pajaknya. Pertanyaan saya apakah bila membuat faktur pajak tanpa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pihak penjual dikenakan sanksi bila terjadi pemeriksaan?. Mohon solusinya pak, Terima kasih atas penjelasannya.

Hans

Jakarta Selatan

JAWABAN:

Terima kasih atas pertanyaan yang bapak sampaikan kepada kami, Sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-13/PJ/2010, bahwa bentuk dan ukuran formulir faktur pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP. Jadi dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak mengatur lagi format atau bentuk faktur pajak. Karena itu invoice atau faktur atau istilah lain itu bisa juga termasuk faktur pajak. Di dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-56/PJ/2010 menegaskan bahwa invoice dipersamakan dengan faktur pajak jika memenuhi syarat Pasal 13 ayat (5) UU PPN.

Dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN mengatur bahwa keterangan yang wajib dicantumkan dalam faktur pajak adalah :
[1.] nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak;
[2.] nama, alamat, dan NPWP pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak;
[3.] jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
[4.] PPN yang dipungut;
[5.] Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut;
[6.] kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan
[7.] nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN bagian akhirnya berbunyi:

Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f.

Artinya boleh saja kita membuat faktur pajak tidak mencantumkan identitas pembeli. Hanya saja faktur pajak yang tidak mencantumkan identitas pembeli tidak dapat dikreditkan oleh pembeli. Dan pihak kantor pajak juga tidak akan memberikan sanksi dengan menerbitkan surat tagihan pajak sebagaimana diatur di Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP ( UU Nomor 28 tahun 2007 )

Mengenai aturan Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain: identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

close

Dengan mengandalkan pembiayaan komersial ini berarti pemerintah harus siap dan antisipatif terhadap situasi pasar global. Pada penerbitan obligasi global dalam mata uang USD 17 April lalu, pemerintah berhasil meraup utang senilai US$2,5 miliar dari target indikatif US$1 miliar.

Jakarta

Sidang kali ini membahas penyempurnaan kebijakan energi nasional.

copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana