pencarian berita:
Jurnal Nasional - Sabtu, 03 Maret 2012 halaman 10
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Perma Tipiring Terobosan Bidang Hukum
 | Sabtu, 03 Maret 2012
Koesworo Setiawan

LANGKAH terobosan dilakukan Mahkamah Agung (MA). Kini, perkara pidana dengan nominal kerugian di bawah Rp2,5 juta, pelaku tidak perlu ditahan. Persidangan bisa dilakukan dengan hakim tunggal.

Ketentuan itu dimuat dalam Peraturan MA (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam intinya mengatur bagaimana penyelesaian penafsiran tentang nilai uang pada tindak pidana ringan (tipiring) dalam KUHP. Perma ini dilansir untuk merespons Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP.

Pada ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal itu, disebutkan adanya batasan denda sebesar Rp250 yang menjadi batasan tipiring. Nilai ini tidak pernah berubah sejak era kemerdekaan Indonesia.

Dengan batasan ini, sulit sekali menjaring tipiring. Bayangkan, kira-kira barang apa senilai Rp250 yang kerap menjadi incaran pencuri. Sisir plastik buatan China yang menjamur di tanah air, harganya sekitar Rp1000.

Artinya, hampir semua tindak pidana diproses pengadilan. Konsekuensinya, terjadi penumpukan. Baik penumpukan kasus, maupun penumpukan tersangka di penjara.

Ini menjadi masalah tersendiri. Pekan silam, di rubrik ini sudah diulas tentang pengelolaan rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, yang karut-marut. Salah satunya, disebabkan kapasitas tahanan yang over load.

Penumpukan kasus juga tidak bisa diabaikan. Sebab, dampaknya akan sangat serius bahkan mengganggu rasa keadilan masyarakat. Tahun 2010, Guru Besar Universitas Indonesia Jimly Asshidiqie pernah menyatakan, penumpukan perkara sampai tiga juta.

Jika makin banyak perkara menumpuk, maka kualitas penanganan perkara dan putusan yang dijatuhkan juga berkualitas rendah. Sulit berharap, hakim menjalankan tugasnya dengan mempertimbangkan profesionalisme.

Ini berdampak pada masyarakat pencari keadilan. Masyarakat tidak memperoleh keadilan sebagaimana mestinya. Peradilan tidak bisa memeriksa perkara dengan cepat, karena banyaknya beban.

Kondisi ini membuka peluang masuknya kepentingan uang dalam dunia peradilan. Mereka yang berduit bermain sehingga muncullah jual beli perkara. Di sisi lain, kita juga menyaksikan, lolosnya kasus-kasus kecil ke pengadilan malah membuka kontroversi masyarakat.

Masih ingat kasus pencurian sandal jepit, pencurian cokelat, pencurian kartu isi ulang, dan sebagainya. Masyarakat protes, karena selain nilai kerugian yang disengketakan tidak signifikan, juga kasus-kasus semacam ini banyak melibatkan masyarakat kelas bawah.

Kesannya, rakyat tak berdaya di-kuyo-kuyo. Sementara koruptor kelas kakap yang merugikan negara miliaran, lolos dari jerat hukum. Inilah yang kerap disebut menyinggung rasa keadilan masyarakat.

Mesti diakui, perma ini tidak bakal memuaskan semua kalangan masyarakat. Sebab, persepsi tentang seberapa besar nilai kerugian tidak sama di semua tempat. Di perkotaan, seperti Jakarta, nilai uang atau barang Rp2,5 juta, relatif tidak signifikan.

Tapi di pelosok tanah air yang jauh dari ingar bingar kota, nilai sebesar itu sangatlah berarti. Seekor kambing berukuran sedang, mengacu harga penjualan Idul Adha tempo lalu, berkisar Rp1 jutaan. Jadi, uang senilai Rp2,5 juta kira-kira senilai dua ekor kambing berukuran sedang.

Ini tentu sangat berharga bagi peternak atau petani di desa. Bayangkan bila ada pencuri dua ekor kambing, lalu tidak dilakukan penahanan, bisa saja membentuk penafsiran berbeda. Masyarakat yang awam hukum berpikir simpel saja: ada ketidakadilan, yakni pembiaran pelaku kejahatan.

Pesan yang ingin disampaikan, kesenjangan pemahaman ini mungkin terjadi. Oleh karena itu perlu sosialisasi luas ke semua kalangan masyarakat. Tujuannya agar kehadiran perma ini tidak malah memicu salah paham.

Di lain pihak, sosialisasi dan kerja sama juga perlu dilakukan di jajaran penegak hukum. Sebab, bagaimanapun, pada tahap awal perkara pidana ringan ini, hulunya ada pada penyidik (kepolisian). Tidak hanya perlu sinkronisasi pemahaman, tapi juga aturan pelaksanaan di lapangan.

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana