pencarian berita:
Jurnal Nasional - Jum'at, 02 Maret 2012 halaman 10
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Penindakan Aksi Premanisme Harus Sesuai Prinsip HAM
 | Jum'at, 02 Maret 2012
Sapariah

KOMISI untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mengkhawatirkan aksi kekerasan dan premanisme marak yang tampak tidak cepat ditanggapi serius aparat kepolisian. Kami mengkhawatirkan, pembiaran ini menimbulkan konflik sosial antara masyarakat.

Catatan Kontras menyebutkan, sepanjang 2011 hingga Februari 2012, terdapat 18 kali peristiwa kekerasan dan premanisme di sekitar Jakarta. Langkah nyata dari tindakan tegas Polri baru tampak pada saat penangkapan John Kei dan penangkapan terhadap pelaku tindakan kekerasan di RSPAD yang telah menimbulkan korban jiwa. Namun Polri juga mulai mendata pihak-pihak yang diduga "preman" karena orang-orang itu bertato atau berambut punk. Tanpa ada data cukup, Polri tidak boleh mendiskriminasi pihak-pihak yang menjalankan kebebasan berekspresi.

Tindakan kekerasan serupa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, suku dan kerap dibiarkan aparat kepolisian. Situasi ini makin mengundang tanda tanya bagi publik. Mengapa terjadi pasang surut komitmen penertiban aksi-aksi kekerasan premanisme? Apakah Polri diam-diam sebenarnya menikmati eksistensi para preman dan kelompok kekerasan ini?

Kami mengingatkan, Polri selaku aktor utama keamanan harus tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan hak asasi manusia (HAM) dalam setiap pelaksanaan tugas dan operasi terkait pemberantasan aksi premanisme. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan hak Asasi manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Dalam menertibkan premanisme, Polri tidak boleh melakukan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force) dan harus mengacu pada aturan ketat penggunaan kekuatan sesuai prinsip internasional dan aturan berlaku. Yaitu prinsip proporsionalitas (sesuai tujuan sah yang akan dicapai dan beratnya pelanggaran), keabsahan (sesuai hukum berlaku), akuntabilitas (pertanggungjawaban hukum terhadap penggunaan kekuatan) dan kebutuhan (baru dilakukan jika memang dalam keadaan terdesak). Polri harus menghormati prinsip praduga tak bersalah, tidak diskriminatif, memastikan efektivitas hak-hak para tersangka, seperti pendampingan pengacara, akses bagi keluarga dan lain-lain sesuai prinsip peradilan yang baik (em)(fair trial). Pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP.

Polri juga memiliki tugas dan fungsi lain seperti pengayoman, mediasi dan penyadaran hukum yang tersirat dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri serta memperkuat Pemolisian Masyarakat sebagai langkah-langkah pencegahan terjadinya aksi kekerasan dan premanisme.

Kontras mengingatkan, pemerintah dan Polri tidak mengulang cara-cara pemberantasan premanisme yang membabibuta di tahun 1980-an. Kontras mencatat, sepanjang 1983-1985, sebanyak 721 orang menjadi korban pembunuhan secara misterius. Pada saat itu, aparat keamanan di Indonesia dengan leluasa melancarkan aksi kekerasan atas nama memerangi premanisme yang menjurus pada pelanggaran HAM. Berkaca pada pengalaman kasus Petrus dan kekerasan masih muncul belakangan ini. Sangat terbuka kemungkinan terjadi keberlanjutan dan keberulangan kasus kekerasan atas nama penegakan hukum yang sejatinya juga melanggar hukum.

Badan Pekerja Kontras

Indria Fernida

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana