pencarian berita:
Jurnal Nasional - Selasa, 31 Januari 2012 halaman 10
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Quo Vadis RUU Redenominasi
 | Selasa, 31 Januari 2012
Ahmad Nurullah
Rusmin Effendy

Tenaga Ahli DPR RI

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Penyederhanaan Mata Uang Rupiah (Redenominasi) yang masuk prolegnas 2012 pantas diantisipasi, karena sebelumnya pemerintah berjanji tidak akan menerapkan kebijakan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Darmin Nasution sebelum pelantikannya sebagai Gubernur BI yang melontarkan wacana redenominasi yang kemudian mendapat reaksi kontraproduktif.

Saat itu, BI berdalih kebijakan redenominasi hanyalah wacana dan belum akan diterapkan karena butuh sosialisasi paling lama sekitar 10 tahun. Tapi, mengapa setelah wacana redenominasi ditolak, BI kembali bernafsu mengajukan RUU Redenominasi?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan definisi yang pas kata redenominasi. Namun dari literatur yang ada kata redenominasi diterjemahkan sebagai pemotongan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Artinya, mata uang rupiah bakal terjadi pemotongan nilai nol sebanyak tiga digit di belakang, misalnya uang Rp100.000 akan menjadi Rp100, atau harga beras Rp6.000 per liter akan menjadi Rp6 per liter.

Persoalannya apakah redenominasi sama dengan sanering atau devaluasi mata uang seperti terjadi di masa rezim Bung Karno, karena kondisi ekonomi nasional pada 1959 begitu terpuruk dan diwarnai dengan tingginya laju inflasi? Untuk mengatasinya, pemerintah Orde Lama terpaksa mengeluarkan kebijakan pengetatan moneter berupa pengawasan kredit, devaluasi rupiah, dan kebijakan devisa.

Masa itu, pemerintah Orba terpaksa melakukan sanering karena bank-bank mengalami kesulitan likuiditas, dan BI sebagai lembaga otoritas moneter menangguhkan penerapan ketentuan plafon kredit terhadap bank-bank karena kebijakan pembatasan pemberian kredit dinilai menghambat bank-bank untuk berkembang. Pemerintah akhirnya mengganti strategi kebijakan moneter dengan meningkatkan cash ratio.

Barangkali, keinginan pemerintah mengajukan RUU Redenominasi perlu dikaji kembali, karena stabilitas perekonomian nasional berpotensi terkena imbas krisis ekonomi global. Kondisi itu terlihat dari antisipasi dan mitigasi pemerinatah dalam menghadapi perlambatan ekonomi dunia terefleksi melalui kebijakan fiskal APBN 2012 yang sudah menembus angka Rp1.435,4 triliun. Apalagi target asumsi makro APBN 2012 terlalu optimistis di saat kondisi perekonomian dunia belum sepenuhnya stabil dari ancaman krisis dan pemerintah seringkali mengklaim Indonesia mampu menghadapi badai krisis ekonomi global. Padahal kondisi ekonomi nasional masih sangat rentan terhadap krisis.

Karena itu, ada beberapa faktor yang patut diantisipasi di balik wacana redenominasi rupiah. Pertama, kebijakan redenominasi rupiah bukan sekadar meminimalkan nilai mata uang, tapi juga ada megaproyek untuk memuluskan pencetakan uang baru, apalagi terpilihnya Darmin Nasution sebagai Gubernur BI yang berlangsung alot juga terendus adanya transaksi politik dan beraroma suap antarfraksi di DPR. Kedua, ada empat tahapan menyosialisasikan kebiajakan redenominasi selama 10 tahun (2011-2020). Mulai dari masa sosialisasi (2011-2012), transisi (2013-2015), penarikan uang lama (2016-2018) sampai pelaksanaan redenominasi (2018-2020). Yang patut diwaspadai, jangan sampai kebijakan itu diberlakukan menjelang pemilu dan pilpres untuk memuluskan salah satu pasangan tertentu.

Sanering

Secara umum, kebijakan redenominasi memang tak ada bedanya dengan sanering meski kebijakan yang dilakukan tidak mengurangi nilai nominal mata uang yang ada. Namun, praktik redenominasi di berbagai negara terjadi akibat kebangkrutan ekonomi serta tingginya angka inflasi. Bila bicara soal inflasi, maka yang tergambar di benak kita adalah melambungnya harga-harga di pasaran serta menurunnya daya beli masyarakat. Setidaknya ada tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya inflasi, yakni (1) ekspor-impor; (2) tabungan dan investasi; dan (3) penerimaan dan pengeluaran negara.

Inflasi tidak mungkin terjadi bila ketiga faktor tersebut dapat berjalan seimbang karena yang menjadi subyek penyebab inflasi dapat dikategorikan menjadi sektor pemerintah dan swasta. Tekanan inflasi akan timbul pada sektor pemerintah bila pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaannya. Sedangkan pada sektor swasta, tekanan inflasi timbul bila bank-bank yang mengucurkan kredit besar guna memenuhi pinjaman sektor swasta untuk membiayai berbagai kegiatan, baik lapangan investasi maupun noninvestasi.

Salah satu cash program yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan terjadinya inflasi adalah melakukan operasi pasar terbuka (open market operation) yang populer disebut kebijakan uang ketat (tight money policy). Ini dilakukan dengan menjual surat-surat berharga, seperti obligasi negara, kepada masyarakat dan bank-bank. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat dan pemberian kredit oleh badan-badan kredit (bank) berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurangi tekanan inflasi.

Akibatnya, kebijakan redenominasi bukan jaminan tidak terjadi perubahan nilai tukar rupiah seperti sanering, sedangkan devaluasi terjadi akibat menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Saat terjadi devaluasi, maka otomatis pemerintah pasti melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil atau sebaliknya akibat kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing.

Biasanya, praktik devaluasi mata uang sebagai tindakan penyesuaian nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing lain yang dilakukan Bank Sentral atau Otoritas Moneter yang mengadopsi sistem nilai tukar tetap. Rezim yang mengadopsi sistem nilai tukar tetap akibat nilai mata uangnya terlalu tinggi dibandingkan nilai mata uang negara lain karena tidak didukung oleh kekuatan ekonomi dari negara yang bersangkutan. Bila kebijakan itu terjadi dalam suatu negara bukan tidak mungkin terjadi perang saudara (domestic war). Indonesia adalah satu salah negara yang pernah terpuruk dalam krisis ekonomi dan terancam sebagai negara gagal (failed state).

Kondisi itu pernah dialami saat ekonomi Indonesia mengalami kehancuran dan porak poranda karena tingginya angka inflasi dan turunnya nilai tukar di masa Orba tahun 50-an yang dikenal dengan istilah "Gunting Syarifuddin", yaitu pemotongan nilai uang sanering pada 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menekan tingginya harga barang di pasaran. Gunting Syarifudin adalah plesetan yang diberikan rakyat atas kebijakan ekonomi (khususnya moneter). n

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana