pencarian berita:
Jurnal Nasional - Sabtu, 17 Desember 2011 halaman 10
 
Alamat
Pilih halaman:
Date:
Cls
Arti Penting Investment Grade
 | Sabtu, 17 Desember 2011
Rihad Wiranto

Status Indonesia sebagai negara layak investasi (investment grade) oleh Fitch Ratings dari BB+ menjadi BBB- , pantas disyukuri. Pertama, ini adalah prestasi membanggakan karena Indonesia sudah kehilangan status investment grade sejak 1997. Untuk sementara ini baru Fitch Rating yang memasukan Indonesia ke investment grade. Diperkirakan lembaga rating lain juga akan melakukan hal yang sama, setidaknya tahun depan.

Kedua, prestasi Indonesia ini lebih berarti karena ini bukti kepercayaan internasional atas kuatnya kondisi ekonomi di tanah Air. Di luar sana, banyak negara yang justru mengalami kesulitan.

Oktober lalu, Fitch menurunkan rating Spanyol dari AA+ menjadi AA-. Demikian juga dengan Italia yang diturunkan dari AA- menjadi A+ . Rating perusahaan di Spanyol juga turun. Standard and Poor, misalnya, menurunkan posisi 10 bank Spanyol. Badan statistik Prancis, INSEE, menyatakan Spanyol diperkirakan akan mengalami resesi tiga bulan terakhir tahun ini dan kwartal pertama 2012.

Status baru Indonesia sebagai negara layak investasi sangat menguntungkan. Dengan terjadinya krisis di kawasan Amerika dan Eropa, para investor besar dunia mencari ladang baru untuk menanam modalnya. Penilaian Fitch menjadi panduan bagi mereka untuk menentukan lahan subur bagi investasi.

Sebenarnya, investor selama ini sudah melihat Indonesia sebagai tempat berinvestasi yang layak. Surat Utang Negara (SUN) rupiah, jangka waktu 10 tahun hanya memiliki yield 6,2 persen, lebih rendah daripada negara-negara Eropa. Di Italia, misalnya, imbal beli surat utang negara mencapai 7 persen. Bahkan di Yunani yield mencapai 22 persen.

Investment grade merupakan cerminan bahwa Indonesia berhasil mengelola rasio-rasio makro ekonomi secara hati-hati. Rasio utang pemerintah hanya 25 persen terhadap PDB dan defisit fiskal 2,5 persen PDB. Pertumbuhan ekonomi 6,5 persen dan inflasi sekitar 4 persen.

Yield yang rendah menunjukan resiko investasi di Indonesia juga rendah. Semua investor menginginkan resiko rendah atas investasinya. Kecilnya utang, defisit anggaran dan inflasi juga menunjukan hal yang sama, yakni tingkat keamanan investasi di Indonesia sangat terjaga.

Diharapkan, investasi jangka panjang akan semakin santer ke Indonesia, termasuk penanaman modal asing langsung (FDI). Selama ini, FDI terhambat oleh citra iklim investasi di Indonesia. Dengan status investment grade diharapkan pemodal asing tidak sungkan lagi berbondong ke Indonesia.

Meski demikian, status baru itu tidak otomatis akan menarik investor lebih banyak, jika Indonesia berpuas diri. Sudah sering disebutkan, beberapa pekerjaan rumah masih harus diselesaikan. Antara lain soal perijinan dan infrstruktur.

Perijinan usaha melibatkan pemerintah pusat dan daerah serta instansi terkait. Itulah sebabnya gubernur, bupati, dan pejabat lainnya harus terus meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha.

Pembangunan infrastruktur juga melibatkan pemerintah daerah, terutama dalam pembebasan tanah yang selama ini sering menjadi hambatan. Apalagi pemerintah sedang menjalankan program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Program yang tersebar hingga ke berbagai pelosok Indonesia itu akan berhasil jika didukung oleh seluruh jajaran pemerintahan pusat dan daerah, pengusaha, termasuk politisi.

Sebagian politisi kadang tidak mengakui perkembangan ekonomi yang semakin baik di Indonesia. Mereka menggunakan kebebasan berpendapat dengan mengeluarkan pernyataan yang kadang tidak didukung fakta. Justru, pengamat dan badan internasional memberi apresiasi terhadap ekonomi Indonesia. Politik juga harus ikut menjaga kestabilan agar eknomi berkembang.

Indonesia harus berusaha agar rating investment grade "BBB -" bisa naik terus menjadi "BBB", kemudian "BBB +", kemudia "A -" . Kita harus terus menjaga rasio utang pemerintah, rasio utang swasta, rasio defisit fiskal, rasio neraca pembayaran, perbankan yang prudent, meningkatkan pemberantasan korupsi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar rasio pajak bisa meningkat.

close
copyright © 2011 PT. Media Nusa Pradana