| Rabu, 02/11/2016 13:54 WIB
Jakarta - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan ketua umum DPP Gerindra Prabowo Subianto menghadirkan spekulasi beragam dikalangan publik. Apalagi, pertemuan keduanya dilakukan menjelang aksi tuntutan terhadap kasus penistaan agama yang akan dilakukan pada Jumat, 4 November besok.
Menurut pakar Komunikasi Politik Lely Arriannie Napitupulu sejatinya tidak ada yang istimewa dibalik pertemuan kedua tokoh politik tersebut. Bahkan, kata dia, pertemuan tersebut sama sekali tak memiliki anasir yang bersinggungan dengan rencana aksi 4 November.
"Jadi, tidak ada yang istimewa dari pertemuan itu. Kalaulah ada, itu karena banyaknya asumsi dan persepsi yang kini menjadi tranding topic di media mainstream, konvensional dan media sosial, mengenai gerakan unjuk rasa yang akan di gelar beberapa kelompok ormas Islam pada tanggal 4 November 2016 lusa berkaitan peristiwa yang menimpa Ahok," ujar Lely kepada Jurnas.com di Jakarta, Selasa (2/11/2016).
Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta ini menyampaikan tidak sulit memahami pertemuan antara Presiden Jokowi dan Prabowo kemarin. Apalagi, pertemuan tersebut bukan perjumpaan pertama kali keduanya setelah bersaing di Pilpres 2014 kemarin.
"Bukankah usai terpilih dan dilantik sebagai presiden, Jokowilah yang pertama mengunjungi Prabowo di kediaman keluarga Prabowo. Lalu disusul pertemuan kedua lebih dari setahun lalu oleh Prabowo ke istana Bogor untuk menemui Presiden Jokowi. Ini artinya, pertemuan ketiga kemarin yang mereka gelar, dimana Presiden Jokowi mengunjungi kediaman Prabowo di Hambalang dan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan mereka sebelumnya untuk membicarakan banyak hal, yang tentu saja penting bagi mereka berdua karena sama-sama pernah menyampaikan visi dan misi untuk membangun bangsa dan negara," ungkapnya.
Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu menganggap Jokowi dan Prabowo mampu menerobos kekakuan politik dengan saling menginisiasi jalinan komunikasi demi kepentingan yang lebih besar. Dibalik pertemuan keduanya, lanjut Lely, sebenarnya terdapat kompromi besar yang berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara kedepan.
"Lalu, hanya karena takdir yang satu dapat merealisasikan visi dan misinya lewat kekuasaan yang diperolehnya, sementara yang satu lagi tidak kehilangan kesempatan untuk mewujudkan visi dan misinya. Karena relasi dan komunikasi yang dijalinnya dengan mantan pesaingnya dapat dijaga dengan penuh rasa kebangsaan sesuai dengan kapasitas ketokohan yang disandangnya," ungkapnya.
Lely mengungkapkan tidak ada yang salah dengan pertemuan Jokowi-Prabowo yang dilaksanakan menjelang aksi 4 November besok. Baginya, jalinan komunikasi politik sah dilakukan politisi kendati bersamaan dengan momentum besar lain yyang sesungguhnya tidak memiliki keterkaitan makna.
"Bukankah realitas politik membutuhkan sejumlah atribut simbolik dan media yang bisa digunakan untuk membangun kesepahaman politik. Nah, media komunikasi politik itu tidak terbatas dan tidak lagi bisa dikonsepsi sebagai komunikasi yang bersifat linier. Sehingga wajar jika Jokowi sebagai presiden menggunakan media komunikasi politik lain untuk segala bentuk pertukaran pesan politik yang dilakukannya. Baik yang bersifat interpersonal, organisasi, media massa dan sosial maupun kelompok kepentingan," paparnya.
KEYWORD :
Pertemuan Jokowi-Prabowo pakar komunikasi politik Leli Arriannie Napitupulu
