Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Jakarta, Jurnas.com - Pergolakan politik dalam kudeta militer di Myanmar telah menelan banyak korban jiwa masyarakat sipil. Setidaknya 54 orang korban jiwa dan 1700 orang ditangkap.
Kondisi politik di Myanmar ini tak ayal mengulik rasa dan solidaritas kemanusiaan PDI Perjuangan.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, rakyat Myanmar merindukan demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bagi pemerintahan negara.
"Atas dasar hal tersebut, stop kekerasan, dan kedepankan supremasi sipil, dimana pemegang kekuasaan negara seharusnya lahir melalui proses pemilu yang demokratis, jujur dan adil," kata Hasto dalam pernyataan sikap PDI Perjuangan, Jumat (5/3/2021).
Hasto mengingatkan, jalan Demokrasi dipilih karena kemampuannya menyelesaikan konflik melalui dialog-musyawarah.
Karena itu, jelas Hasto, PDI Perjuangam berharap agar krisis demokrasi di Myanmar dapat diakhiri dengan menghormati pemerintahan yang sebelumnya sudah terbentuk melalui Pemilu, untuk menjalankan mandat dengan sebaik-baiknya.
Dalam politik, lanjut Hasto, kebenaran poltik harus menjadi dasar berdasarkan rules of the game yang harus dihormati bersama.
Ia pun menuturkan pengalaman PDI Perjuangan di Pemilu 2004 dan 2009 yang diwarnai oleh berbagai kecurangan. Puncaknya pada tahun 2009 kecurangan sangat masif, dari manipulasi DPT, penggunaan oknum penyelenggara pemilu, penggunaan Bansos dengan jumlah yang sangat fantastis sehingga ada suatu Partai yang perolehan suaranya bisa naik 300% di tengah kontestasi yang sangat ketat.
"Akhirnya kebenaran dalam politik ditegakkan, karena jalan demokrasi, jalan keyakinan bersama rakyat, sehingga PDI Perjuangan dapat memenangkan Pemilu dua kali berturut-turut," jelas Hasto.
Ia pun mengingatkan bahwa Myanmar tahun 1955 telah menjadi mitra penting Indonesia di dalam mengadakan Konferensi Asia Afrika.
Karena itu, Pemerintah terlebih PDI Perjuangan, tidak akan campur tangan urusan dalam negeri negara lain sebagaimana menjadi spirit Dasa Sila Bandung.
Namun sebagai komitmen bersama bagi terciptanya stabilitas di kawasan, dan komitmen terhadap demokrasi dan HAM, serta mengingat rakyat telah menjadi korban, maka PDI Perjuangan merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengambil prakarsa lebih, dengan memimpin berbagai upaya diplomasi melalui ASEAN guna menekan rejim militer di Myanwar agar tidak lagi melakukan tindak kekerasan, dan menghormati hasil Pemilu.
"Berbagai persoalan terkait kecurangan pemilu sebagaimana dituduhkan harus diselesaikan melalui jalan hukum dan dialog," tandas Hasto.
PDI Perjuangan Myanmar Kudeta Militer
