Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga
Jakarta - Sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi, rencana kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum jelas. Arah dan tujuan BUMN sendiri belum tertata dengan baik.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Eriko Sotarduga, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/10). Menurutnya, Komisi VI menilai bahwa kinerja BUMN sebagai perusahaan milik negara belum memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat."Kalau kami melihat jujur saja, roadmap dari BUMN belum ada secara jelas. Arah BUMN sampai sekarang ini belum jelas ke mana," kata Anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN itu.Seharusnya, kata Eriko, hal yang paling penting dilakukan BUMN adalah restrukturisasi terhadap beberapa perusahaan berplat merah tersebut. Sehingga, BUMN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.Baca juga :
Erick Thohir Lantik Sekretaris Kementerian BUMN
Dalam kesempatan itu, Eriko mengatakan, Menteri Keuangan (Menkeu) yang selama ini mewakili Menteri BUMN justru lebih bisa menjabarkan rencana kerja dan tujuan BUMN ini ke depan."Kalau kami melihat (Komisi VI DPR) Menteri Keuangan yang bisa melihat BUMN ini ke depan," tandasnya.
Erick Thohir Lantik Sekretaris Kementerian BUMN
Presiden Jokowi Dua Tahun Pemerintahan Jokowi PDIP Eriko Sotarduga BUMN Jurnas.com