Menkeu Sri Mulyani dalam sebuah kesempatan. (Foto : Jurnas/IG Smindrawati).
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk turun tangan membersihkan Direktorat Jenderal Pajak dari oknum-oknum yang memanipulasi pajak.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan (Hergun) mengatakan, hal itu perlu dilakukan mengingat saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menemukan dugaan kasus suap puluhan miliar di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Proses hukum tetap dilakukan oleh KPK. Namun, Menteri Keuangan memiliki tanggung jawab menempatkan birokrasi yang bersih di Ditjen Pajak. Ini sungguh ironis. Negara sedang kekurangan dana untuk penanganan pandemi Covid-19, namun ada oknum di Ditjen Pajak yang menyalahgunakan wewenangnya untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok,” sesal Ketua Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi XI DPR ini dalam keterangannya, Kamis (4/3).
Hergun menjelaskan, APBN 2020 dan APBN 2021 dipatok defisit Rp 1.000 triliunan. merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. “Dalam sepuluh tahun terakhir rasio pajak mengalami penurunan. Pada 2010 masih di level 12,9 persen. Namun, pada 2018 turun menjadi 11,4 persen. Tahun 2019 turun kembali menjadi 10,73 persen. Sementara pada 2020 diproyeksikan hanya 7,9 persen dan di 2021 sebesar 8,18 persen,” papar Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Menurut mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR ini, perlu ada reformasi birokrasi di Kemenkeu. Dan reformasi birokrasi itu harus dibarengi dengan pertanggungjawaban pimpinannya untuk menekan tindakan koruptif. Jika seorang pegawai melakukan korupsi, pimpinannya harus dicopot.
"Ingat, ini bukan kasus baru. Dugaan suap di Kemenkeu ini menunjukkan bahwa kementerian tersebut harus meningkatkan lagi pengawasan terhadap para pegawainya. Sudah seharusnya Kemenkeu mengatur kembali manajemen antisuap para pegawai serta meningkatkan kembali komitmen para petugas pajak serta pemeriksaan LHKPN pegawai Ditjen Pajak," demikian Hergun.
Warta DPR Komisi XI Ditjen Pajak Korupsi Kemenkeu Sri Mulyani
