Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),Hasto Wardoyo kunjungan audiensi dengan Wakil Ketua MPR, Sjarifuddin Hasan terkait Sinergi Kebijakan dan Program Penurunan Stunting di Cianjur dan Bogor.
Jakarta, Jurnas.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),Hasto Wardoyo kunjungan audiensi dengan Wakil Ketua MPR, Sjarifuddin Hasan terkait Sinergi Kebijakan dan Program Penurunan Stunting di Cianjur dan Bogor.
Saat ini tercatat berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor mengklaim pihaknya tangani maksimal persoalan stunting dan gizi buruk. Tahun 2019 lalu, angka stunting sudah ada di 0,0017 persen dengan sasaran 577.656 balita usia 0 – 59 bulan.
Sedangkan berdasarkan data Dinkes Kabupaten Cianjur saat ini sedang fokus di 33 desa yang masuk dalam prioritas penanganan kasus stunting, data dari riset kesehatan dasar (Riskesdas) serta studi status gizi balita (SSGB) 2018, angkanya jauh menurun.
Pada Riskesdas 2017 angkanya di kisaran 30%, sekarang menjadi 26%.
Hasto menjelaskan, setiap tahun bayi yang lahir di Indonesia sekitar 5 juta tetapi yang stunting mencapai 1,2 juta. Karena itu, kedepan BKKBN tidak hanya akan terpaku pada bayi yang sudah terlahir stunting.
"Tapi juga lebih banyak fokus pada mereka yang baru akan menikah, merencanakan kehamilan dan seterusnya, sehingga kita harus mampu mengawal mereka, calon Ibu kami harapkan menyiapkan kondisi yang bagus jangan sampai seperti kurang gizi, anemia, kemudian juga memperhatikan jarak antarmelahirkan minimal 3 tahun," jelas Hasto di Kompleks Parlemen Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (16/2).
Hasto juga menekankan, peran bidan di desa sangat penting sebagai ujung tombak dari pendampingan kepada ibu hamil. Jumlah perempuan hamil setiap tahun di Indonesia sebanyak 5 juta orang, jumlah bidan yang terdaftar di Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mencapai 450.000.
"Artinya, jika dihitung secara linear, maka jumlah bidan untuk mendampingi ibu hamil seperti memberi pengetahuan mengenai kehamilan yang sehat, sebenarnya sudah memadai," jelas Hasto.
Sjarifuddin menegaskan, pihaknya sangat mendukung BKKBN dalam upaya percepatan pencegahan stunting apalagi di daerah Bogor dan Cianjur, daerah tersebut yang merupakan wilayahnya Daerah Pemilihan Jawa Barat III.
"Upaya pemerintah untuk menekan tingginya angka stunting harus dilakukan dengan konsisten dan terukur, karena stunting berpotensi menurunkan SDM nasional," kata Sjarifuddin.
KEYWORD :Hasto Wardoyo BKKBN Angka Stunting Sjarifuddin Hasan
