Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim (Foto: Muti/Jurnas.com)
Sorong, Jurnas.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyebut masih banyak pemerintah daerah (pemda), yang belum mengajukan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Padahal pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), sudah membuka kuota hingga satu juta guru PPPK bagi guru honorer segala usia.
"Masih banyak sekali dinas-dinas yang belum mengajukan formasi, sedangkan guru honorer yang sudah siap-siap mengambil tes, belum bisa disamakan dengan permintaan formasi," kata Mendikbud saat melakukan kunjungan kerja di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Sorong, Papua Barat pada Rabu (10/2).
"Tidak (bisa) pusat yang meminta formasi, harus dari daerah yang bisa," sambung Nadiem.
Nadiem meminta pemda tidak usah khawatir dengan adanya pengangkatan guru honorer melalui jalur PPPK. Sebab, pendanaannya nanti akan menggunakan anggaran negara.
"Kalau formasinya diterima dan dia (guru honorer) lolos, yang bayarin adalah pemerintah pusat. Jadi bukan diambil dari APBD," terang Nadiem.
"Jadi enggak ada alasan lagi malu-malu minta formasi. Jadi sekarang angka sebenarnya yang dikeluarkan, itulah perjuangan kami di pusat," imbuh Mendikbud.
Terkait penerimaan, lanjut Nadiem, pemerintah hanya akan mengangkat guru honorer apabila lolos dalam seleksi PPPK. Dia sekaligus menegaskan bahwa tidak akan ada guru PPPK yang tidak melalui seleksi sebelumnya.
"Kita buka sampai satu juta. Tapi kalau yang lolos cuma 100.000, ya 100.000 kita angkay. Kalau 500 ribu, ya 500 ribu yang diangkat," tandas Nadiem.
KEYWORD :Mendikbud Nadiem Anwar Makarim PPPK Guru Honorer Pemda
