Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut banyak kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tumpul di lapangan.
Dia mengatakan hal itu terjadi karena kebijakan yang diambil bukan berbasis pada fakta dan data di lapangan, melainkan hanya data-data di atas meja.
"Banyak kebijakan yang diterapkan di lapangan, mandul. Karena memang diputuskan di meja, datanya dari meja ke meja, dikarang mulai dari bawah ke atas, lalu dijadikan landasan mengambil keputusan dan dibikin permodelan," kata Muhadjir dalam `Webinar UT Hong Kong: Memaknai Peran Mahasiswa Universitas Terbuka Luar Negeri dalam Kampus Merdeka` pada Minggu (7/2).
Indonesia Kirim Bantuan Rp7 Miliar ke Vanuatu
"Lalu setelah diterapkan tumpul, tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah," sambung Muhadjir.
Menko PMK mengibaratkan data di atas meja seperti peta atau kompas pengarah. Namun peta dan kompas itu hanya sekadar alat untuk memahami realita, bukan landasan untuk mengambil keputusan.
"Kita bisa melihat Hong Kong lewat yang indah. Tapi kalau turun ke lapangan, kita bisa melihat Hong Kong yang tidak seindah peta itu. Itulah bedanya peta dengan Bumi," jelas Muhadjir.
Sebagai acuan, Menko PMK menyebut kebijakan pendidikan harusnya berkiblat pada empat hal, yaitu kualitas, kuantitas, akses, dan kesesuaian. Empat hal ini harus diramu sedemikian rupa, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.
"Tanpa memiliki visi tentang empat hal itu, maka pasti dia akan membuat kebijakan buta, ngawur, dan tidak memiliki landasan yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Muhadjir.
"Makanya mulai dari rektor UT (Universitas Terbuka) sampa guru PAUD, punya tanggung jawab karena harus mengawal memastikan empat pokok problem pendidikan itu harus bisa diselesaikan di lapangan, bukan di atas meja," imbuh dia.
KEYWORD :Menko PMK Muhadjir Effendy Kebijakan Pendidikan
