Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengajukan anggaran pengadaan impor Vaksin Sinovac sebesar Rp20,9 triliun. Anggaran tersebut untuk vaksin Sinovac, karena jenis vaksin lain belum disampaikan dari Bio Farma.
Menanggapi permintaan anggaran yang melambung ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta KPK untuk terus mengawal dana vaksin tersebut. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya masalah.
“Seperti yang kita tahu, anggaran untuk menanggulangi Covid-19 ini besar sekali, karenanya KPK harus benar-benar mengawasi, jangan sampai nanti jadi masalah di kemudian hari,” ujar Sahroni dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat 15/1).
Sahroni juga menyebut bahwa anggaran yang besar tentunya menjadi sasaran empuk bagi koruptor. Untuk itu, KPK harus meningkatkan pengawasannya.
“Diikuti terus seluruh prosesnya, dipastikan semuanya clear dan wajar, dan yang pasti, pengawasan yang tak main-main. Soalnya ini soal hidup mati rakyat,” sambungnya.
Terakhir, Sahroni juga meminta kepada KPK untuk bersinergi dan bekerja sama dengan lembaga lain dalam melakukan pengawasan hingga hasilnya bisa maksimal.
“Saya juga meminta kepada Ketua KPK agar tidak ragu untuk kerjasama dengan lembaga lain jika memang dibutuhkan, yang penting awal sampe akhir pokoknya semua aman, bersih, clear,” demikian Sahroni.
KEYWORD : Komisi III DPR Ahmad Sahroni Dana Vaksin Menkes
