Vaksin (ilustrasi)
Jakarta, Jurnas.com - Pernyataan anggota Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning yang tidak mau divaksinasi Covid-19 menuani kontroversi. Politikus PDI Perjuangan itu mengaku lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin Covid.
“Mbak Ribka menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat," kata Sekjen PDII Perjuangan Hasto Kristiyanto, Rabu (13/1/2021).
Jika melihat pernyataan Ribka secara menyeluruh, lanjut Hasto, maka pesan yang disampaikan adalah jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR ternyata di dalam praktiknya dibeda-bedakan.
Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat, sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar.
"Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Tjiptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," paparnya.
Kata Hasto, PDI Perjuangan sebagai Partai yang mengedepankan prinsip kolektivitas-gotong royong, dan seluruh tiga pilar Partai wajib menjalankan seluruh fungsi politik Partai berdasarkan pada AD/ART, Sikap Politik, dan Program Perjuangan Partai, termasuk posisi politik sebagai pengusung utama pemerintahan saat ini.
"Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap Partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan," jelasnya.
Mengingat pemberian vaksin ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dan juga muncul pro kontra maka. Hasto menilai sebaiknya komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin harus dilakukan dengan masif, guna mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi.
"Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin," tuntas Hasto.
Sebelumnya, Ribka Tjiptaning, menyatakan ia dan keluarganya tidak mau divaksinasi dan lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin Corona.
"Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2021).
Vaksin Covid-19 Ribka Tjiptaning PDI Perjuangan
