Rachmawati Soekarnoputri./foto:diriyat/jurnas.com
Jakarta - Selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla, Rachmawati Soekarnoputri berpendapat bahwa pemerintahan berjalan buruk, karena banyak pelanggaran konstitusi yang dilakukan, banyak kebohongan publik yang dilakukan.
"Bahkan dengan T.A (tax amnesty) para pengemplang pajak, para obligor hitam ini, dalam tanda kutip malah diberi perlindungan hukum," ujar Rachmawati Soekarnoputri, saat dimintai keterangannya oleh Jurnas.com, Senin (17/10).
"Malah mas, mba, saya suruh ikut nebus barang kita sendiri yang kita dapat susah payah dan halal. Kalau para pengemplang dan para obligor hitam patut dikejar secara hukum, bukan dikasih pengampunan. Loh barang-barang kita sendiri kok harus kita tebus, harus kita minta ampunan," beber Rachma.
Menurut mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden masa pemerintahan SBY pada 2007 - 2009 ini banyak kebocoran selama pemerintahan Jokowi, yang bahkan sudah lebih dari tiga persen.
"Saya banyak sekali catatan-catatannya, ini bukan raport merah lagi. Ini sudah gak layak. Kemarin saya baca BI sudah mengatakan begitu deras dana inflow dari pihak asing. Loh kok kita tergantung sama asing ya, ini kenyataannya hari ini menunjukkan kita sudah menjadi bangsa kuli, semua tergantung pada bantuan asing," ucap Rachma.
Menurutnya, para penegak hukum harus didorong untuk lebih berani bersikap. Sebab, kata Rachma, jika ketidakbecusan soal pemerintah ini berlanjut, tidak menutup kemungkinan rakyat menjadi tidak percaya lagi kepada pemerintah. Fenomena yang ada sekarang ini sudah terlihat, bahwa ada sebagian rakyat yang tidak percaya lagi pada pemerintah.[]
jurnas dua tahun jokowi presiden joko widodo jokowi rachmawati soekarnoputri defisit anggaran
