Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali sejak 11 hingga 25 Januari 2021 sebagai langkah yang tepat dalam mendukung program vaksinasi pemerintah.
Menurutnya, vaksin telah didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia. Saat ini, program vaksinasi tinggal menunggu Emergency Use of Authorization dari BPOM dan juga sertifikasi halal dari MUI.
"Pada saat ini, lonjakan kasus Covid-19 akan menghambat keberhasilan program vaksinasi pemerintah. PPKM merupakan langkah yang tepat untuk mendukung program vaksinasi dan menciptakan herd immunity di Indonesia," kata Azis kepada wartawan, Jakarta, Kamis (7/12).
Hal itu menanggapi keputusan Pemerintah dalam menerapkan PPKM di wilayah Jawa-Bali sejak 11 hingga 25 Januari 2021. PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 yang diteken oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Rabu (6/1) dan dipublikasikan Kamis (7/1/2021) kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu pun meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk bersinergi. Ia mengimbau, agar Pemerintah Daerah dapat menerbitkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menunjang PPKM. Sehingga, PPKM berjalan efektif dan efisien dalam menurunkan angka pertumbuhan kasus Covid-19.
"Pemda wajib kooperatif dan mendukung PPKM, menerbitkan peraturan pelaksana untuk menunjang kebijakan tersebut, dan bersinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dalam implementasinya. Pastikan masyarakat untuk menaati aturan, menjalankan protokol kesehatan, dan berikan sanksi tegas bagi pelanggar," tegas Azis.
Intruksi ini ditujukan terkhusus pada bupati/walikota di beberapa wilayah di Jawa Barat: Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bandung Raya; Banten: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan; Jawa Tengah: Semarang Raya, Banyumas Rayam Surakarta dan sekitarnya; Daerah Istimewa Yogyakarta: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo; Jawa Timur: Surabaya Raya dan Malang Raya; dan terakhir Bali: Kota Denpasar dan sekitarnya.
"Mari kita bersama-sama dukung sepenuhnya program pemerintah untuk memerangi Covid-19. Tetap waspada dan tetap menerapkan disiplin yang tinggi. Semoga program vaksinasi pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien, dan menekan lonjakan kasus Covid-19," tutup Azis.
KEYWORD : Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Vaksin Covid-19 Pandemi Covid-19 Protokol Kesehatan
