Kaum petani dalam politik (foto ilustrasi: Jawapos Group)
Jakarta, Jurnas.com - Pakar Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi, mengingatkan isi pidato Bung Karno 1 Juni 1945 justru sangat kontekstual untuk situasi saat ini.
"Salah satu poin utama itu adalah ketika Bung Karno menegaskan: Nasionalisme yang harus hidup dalam taman sari internasionalisme," kata Airlangga Webinar Nasional yang dilaksanakan Balitpus PDIP, Selasa (29/12/2020) malam.
Webinar yang dibuka dengan keynote speach Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto itu mengambil tema `Evaluasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi: Menguatnya Politik Identitas dan Politik Biaya Tinggi Yang Menurunkan Kualitas Demokrasi.
Airlangga menjelaskan, ekonomi pasar menjadi gelombang besar yang mempengaruhi, dan bahkan menghabisi rakyat alias kaum Marhaen.
"Maka demokrasi yang berbasis ideologi dan nasionalime menjadi penting dilaksanakan agar bisa mengantisipasi masalah yang muncul akibat ekonomi pasar," jelasnya.
Problem Indonesia saat ini, lanjut Airlangga, adalah oligarki kekuasaan yang diwarisi sejak era Soeharto, ditambah penetrasi ekonomi pasar. Neoliberalisme tak hanya bekerja dalam ekonomi, namun sudah masuk ke politik kenegaraan.
Bagi Airlangga, rakyat Indonesia harus memastikan demokrasi Indonesia menjadi ajang perwujudan ideologi dan nasionalime itu. Bukan sebaliknya, sebagai bagian dari arus besar akumulasi kapital seperti diinginkan oleh sistem pasar.
"Demokrasi yang kita butuhkan hanya bisa terjadi jika arena politik tak kehilangan relevansi sebagai arena berdimensi politik ideologi," kata Airlangga.
Ia juga mengingatkan ketika tak ada politik ideologi, maka demokrasi tak akan bisa bekerja di tengah hantaman neolib dan ekonomi global. Maka sesuai kata Bung Karno, lanjut Airlangga, arena politik demokrasi tak boleh pasif menghadapi arus besar ekonomi warganya.
Pada titik ini pula, Airlangga meminta partai politik di Indonesia kembali ke jalan ideologis. Sehingga mampu menjadi saluran atau artikulasi politik representatif bagi rakyat Indonesia atau yang disebutnya sebagai Kaum Marhaen .
"Ada problem struktural yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia. Perlu reideologisasi dan refocusing partai sehingga bisa menyelesaikan permasalahan tersebut," tandas Airlangga.
Direktur Institute Sarinah, Eva Kusuma Sundari, mengatakan perlunya membenahi sistem politik nasional sehingga demokrasi bisa menyejahterakan rakyat.
Eva menyebut salah satu contoh, bagaimana kesetaraan dalam kesempatan berpoliitik bagi perempuan yang masih belum terwujud.
Padahal jika kesetaraan jender diwujudkan, jelas Eva, maka politik akan berubah wajah sekaligus arah ke pro kesejahteraan. Bukan sekedar politik yang prosedural semata.
"Inilah saatnya kita mesti berubah. Bahwa substansi demokrasi harus diwujudkan yakni kesejahteraan yang terukur. Apa contohnya! Salah satunya adalah Sustainable Development Goals," kata Eva.
Ia juga mengutip pernyataan populer dari Proklamator Kemerdekaan RI Bung Karno: Orang boleh nyoblos, tapi perut juga harus kenyang, dan martabatnya juga harus dijaga.
"Jadi bukan hanya digiring nyoblos, dan jangan sampai digiring karena duit. Itu merendahkan martabat sekali," pungkas Eva.
Universitas Airlangga PDI Perjuangan Ideologis Eva Kusuma Sundari Bung Karno
