Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah beraudiensi dengan Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil yang diketuai Chang Ahn Sub di kantornya, Kamis (24/12). (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Dampak sosial ekonomi Covid 19 serta Tingginya Upah Minimum Kabupaten telah mengancam tutupnya ratusan perusahan tekstil yang berakibat akan terjadinya PHK massal menjadi materi pertemuan audiensi antara Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dengan Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil yang diketuai Chang Ahn Sub di kantornya, Kamis (24/12).
Juru bicara Perkumpulan Pengusaha Tekstil itu, Sariat Arifia mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam menetapkan UU Cipta Kerja dalam rangka menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.
"Namun dalam realitasnya para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi perkumpulan pengusaha produk tekstil Jawa Barat terancam gulung tikar dan pekerja terancam PHK massal dalam waktu dekat ini, dikarenakan penetapan pengupahan diluar kemampuan dan kepantasan," ujar Sariat.
Lebih lanjut Sariat menambahkan, "Sebagai contoh, sepanjang tahun 2019 saja telah terjadi penutupan puluhan pabrik garmen dengan jumlah pekerja yang di phk kurang lebih 25 ribuan karyawan di Kabupaten Bogor dan Purwakarta."
"Apabila tidak dilakukan langkah penyelamatan yang serius, maka tahun 2021 banyak perusahaan yang akan melakukan penutupan pabrik. Dalam hal ini asosiasi, merasakan ketidakadilan dan diskriminasi dalam penetapan kebijakan pengupahan," urai Sariat
Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor dari unsur Apindo, Dessy menyampaikan kekecewaannya dengan penetapan upah minimum kabupaten yang tidak berdasarkan kesepakatan tiga unsur. Yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah. "Hal ini sangat merusak keberlangsungan kehidupan perusahaan dan berisiko tinggi akan terjadinya PHK massal yang merugikan karyawan sendiri," terangnya
Dessy menambahkan, bahwa sebenarnya para pekerja ini intinya mau bekerja dan tidak menginginkan pabrik tempat mereka bekerja tutup. Apalagi pengangguran di Jawa Barat sangat tinggi. "Untuk pengangguran di Kabupaten Bogor sudah saja mencapai 14,26%," terangnya lagi.
Ditambahkan oleh Ketua dewan pengupahan asosiasi lembaga ini, Yan Mei bahwa saat ini pengusaha dan para pekerja yang bekerja di perusahaanlah yang benar benar mengetahui kondisi perusahaan kami masing-masing. "Belum tentu pihak-pihak yang mengatasnamakan asosiasi pekerja benar-benar memahami keinginan dan kebutuhan pekerja," urai Mei.
"Kami betul-betul mengharapkan bantuan Pimpinan MPR agar masalah ini bisa disampaikan dan diketahui serta menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden Jokowi yang memang sedang gencar mengatasi masalah pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja di Indonesia," ujar Mei
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mengucapkan terimakasih kepada para pengusaha yang telah membuka lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga membantu pemerintah dalam mengatasi problem pengangguran di Indonesia.
Lebih lanjut, Basarah mengatakan sangat berempati dan prihatin dengan kondisi asosiasi perusahaan tekstil yang sudah berada di titik nadir yang bisa menyebabkan phk massal sampai 300.000 orang.
"Masalah ini perlu di selesaikan secara komprehensif. Yang melibatkan baik pemerintah pusat maupun daerah. Saya akan berusaha untuk menjembatani komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat." ujar Ahmad Basarah.
"Dalam situasi covid dan ekonomi nasional seperti ini, saya memahami kepentingan semua pihak terlebih lagi pemerintah agar kita bisa mempertahankan lapangan pekerjaan untuk rakyat sebanyak banyaknya agar memelihara pendapatan nasional bertambah dan juga terus mendorong penciptaan devisa melalui produk eskpor. " ujarnya
"Kami tentunya mendorong agar industri garment ini bisa diselamatkan. Semoga masalah seperti ini dapat segera diselesaikan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan bijak" tutup Ahmad Basarah
KEYWORD :Kinerja MPR Ahmad Basarah Tekstil Upah
