Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti
Jakarta, Jurnas.com - Pimpinan DPD RI menggelar rapat koordinasi dengan Direksi BUMN Karya di di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/12).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti dan Wakil Ketua Sultan Baktiar Najamudin itu menguak sejumlah permasalahan yang dihadapi BUMN Karya dalam pelaksanaan percepatan Proyek Strategis Nasional.
Hadir juga dalam rapat itu, Novel Arsyad (Dirut Pembangunan Perumahan), Budi Harto (Dirut Hutama Karya), Destiawan Soewardjono (Dirut Waskita Karya), Haedar Abdul Karim (Dirut Nindya Karya), Sugeng Rochadi (Dirops Wijaya Karya) dan Parta Saratih (Direktur QHSE Adhi Karya).
Dalam rapat tersebut, Waskita Karya meminta dukungan DPD RI agar perbankan memberi kelonggaran di masa pandemi ini. Mengingat beban cash flow Waskita Karya yang cukup berat.
“Sejak Oktober, sejumlah bank menahan fasilitas modal kerja dan SCF, sehingga kami juga kesulitan di lapangan,” ungkap Destiawan.
Erick Thohir Lantik Sekretaris Kementerian BUMN
Waskita Karya juga terpaksa merevisi sejumah terget kinerja perusahaan. Termasuk target pendapatan usaha dan arus kas dari aktivitas operasional.
“Target pendapatan usaha kami revisi, turun 48 persen,” tambahnya.
Permasalahan lain yang dihadapi adalah kasus pembebasan lahan, terutama untuk proyek jalan tol. Termasuk hambatan dari sejumlah pemerintah daerah terkait arus suplay material. Serta ijin penggunaan tanah kawasan hutan dari kementerian LH.
LaNyalla menyatakan akan meminta semua pihak, termasuk Pemda dan Kementerian/Lembaga untuk sinergi dalam medukung percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Bagi DPD RI, lanjut LaNyalla, percepatan Proyek Strategis Nasional tersebut penting.
Karena selain menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di daerah, proyek tersebut juga akan menyerap tenaga kerja. Seperti yang sudah disampaikan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP.
Oleh karena itu, DPD RI memberikan dukungan penuh kepada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang mencakup 201 proyek dan 10 program di 22 sektor, dengan total nilai investasi sebesar 4.817,7 Triliun Rupiah.
“Dan khusus di tahun 2021 nanti, pemerintah melalui KPPIP telah menargetkan penyelesaian 38 proyek dengan nilai investasi 464,6 Triliun Rupiah. Dengan asumsi akan menyerap tenaga kerja sebanyak 878 ribu orang,” urainya.
Untuk itu, lanjut LaNyalla, dalam Rakor itu, DPD RI ingin memastikan, BUMN Karya, yang mendapat penugasan maupun mengikuti tender Proyek Strategis Nasional, mampu berjalan on the track.
“Sehingga target jumlah proyek dan waktu yang dipatok pemerintah melalui KPPIP dapat terlaksana,” tandasnya.
KEYWORD :Ketua DPD LaNyalla Mattalitti BUMN Waskita Karya Proyek Strategis Nasional BUMN Karya
