Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung
Jakarta, Jurnas.com - Pengajuan kenaikan tunjangan anggota dewan DPRD DKI jadi polemik. Ada yang mendukung dan tidak sedikit mengkritik rencana tersebut.
Bagi Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, rencana tersebut sebaiknya tidak direalisasikan dulu sampai melalui pembahasan lebih lanjut.
"Sementara ditunda saja dulu dan nanti dibahas melihat urgensinya," kata dia kepada wartawan, Jumat (4/12).
DPRD DKI mengajukan kenaikan tunjangan menjadi Rp 8.383.791.000 dalam kurun waktu satu tahun.
Doli menegaskan, pembahasan tersebut sebaiknya dilakukan setelah pandemi Covid-19 bisa teratasi oleh pemerintah.
"Saya kira dalam situasi pandemi seperti ini, di mana sebagian masyarakat kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, sangatlah tidak tepat membicarakan kenaikan gaji dan tunjangan bagi para pejabat," tandas Doli yang Ketua Komisi II DPR RI ini.
DPRD DKI Jakarta membuat rancangan anggaran rencana kinerja tahunan (RKT) 2021. Jumlah rancangan anggaran sebesar Rp Rp 8.383.791.000 miliar per anggota Dewan per tahun.
RKT DPRD DKI terdiri atas pendapatan langsung dan pendapatan tidak langsung. Untuk pendapatan langsung ada tunjangan uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan komisi, tunjangan badan, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi. Bisa dibilang, RKT semacam `gaji dan tunjangan` per anggota DPRD DKI.
Saat ini, anggota DPRD DKI diketahui menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta per bulan. Angka tersebut belum dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta. Apabila sudah dipotong PPh, gaji bersih anggota Dewan sebesar Rp 111 juta per bulan pada 2020. Dengan demikian, anggota DPRD DKI menerima sekitar Rp 1,3 miliar per tahun.
KEYWORD :
DPR Komisi II DPR Golkar Ahmad Doli Kurnia DPRD DKI Tunjangan
