Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily
Jakarta, Jurnas.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan untuk kepentingan politik. Karenanya, tidak tepat jika MUI dikaitkan dengan sejumlah organisasi politik, apalagi yang kontra pemerintah alias oposisi.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Wakil Ketua Komisi VIII , Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya, Sabtu (28/11).
"Soal tidak masuknya nama-nama yang kritis dalam kepengurusan MUI terhadap Pemerintahan Jokowi, MUI bukan organisasi politik," kata dia.
Ketua DPP Partai Golkar ini menegaskan, MUI adalah tempat berhimpun semua ormas Islam untuk kemaslahatan umat.
"MUI itu tempat berhimpunnya ormas-ormas Islam yang tujuannya bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk kemashlahatan umat," ujar Ace.
Lebih jauh, Ace berharap pengurus MUI terbaru bisa menjadi wadah hingga pelayan umat.
"Kami berharap dengan kepengurusan yang baru ini, MUI menjadi wadah bagi para ulama, Kyai, cendikiawan muslim, dan tokoh agama Islam untuk berkiprah sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dalam bidang keagamaan," tandasnya.
Polemik Zat Adiktif di RUU Kesehatan, Usulan Pembedaan Aturan Rokok Konvensial dan Elektrik Mulai Muncul
Miftachul Akhyar resmi didaulat menjadi Ketua Umum Majelis Ulama (MUI) menggantikan Ma`ruf Amin. Pengurus MUI 2020-2025 masih diisi beberapa nama lama, namun tokoh seperti Din Syamsuddin hingga Tengku Zulkarnain tak ada di struktur kepengurusan.
Din Syamsuddin sebelumnya menjabat Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Din telah menyatakan tak akan menghadiri Munas MUI sebelum gelaran itu dilaksanakan.
Tengku Zulkarnain, yang dikenal kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah, juga tak ada di struktur kepengurusan MUI 2020-2025. Tengku Zul menghormati hasil Munas MUI dan menyatakan akan fokus berdakwah keliling Indonesia dan dunia.
Tokoh-tokoh yang dikenal berafiliasi dengan PA 212 juga tak lagi menjadi pengurus MUI 2020-2025. Bachtiar Nasir, yang duduk sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, tak mendapat posisi baru di kepengurusan teranyar. Bachtiar Nasir aktif memimpin GNPF MUI ketika kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah panas-panasnya.
Ada juga Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, yang tak diikutsertakan di kepengurusan MUI yang baru. Yusuf Martak menjabat bendahara di kepengurusan MUI yang lama.
KEYWORD :DPR Golkar Ace Hasan Syadzily MUI
