Marlen Sitompul | Senin, 10/10/2016 18:35 WIB
Jakarta - Presiden Jokowi memberi peringatan kepada seluruh pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak mempersulit pengurusan sertifikat tanah termasuk pemberian suap.
Jokowi mengingatkan kepada pejabat BPN yang bermain-main akan mendapat sanksi yang tegas dari pemerintah.
"Jangan lagi ada yang berbelit-berbelit. Yang gampang dimudahkan, yang mudah dicepatkan, jangan diruwetkan, apalagi pakai pungli," kata Jokowi seperti dilansir Antara, saat memberikan secara simbolis 2.583 sertifikat di Desa Karangrejek, Kabupaten Gunung Kidul, Senin (10/10).
Jokowi meminta, agar proses pengurusan sertifikat dibuat lebih sederhana dan pejabat BPN tidak coba-coba melakukan pelanggaran.
"Saya kira di sini banyak pejabat BPN provinsi maupun kabupaten kota. Hati-hati mulai sekarang. Saya peringati ya, hati-hati mulai hari ini, akan saya pantau, kontrol, cek di setiap kantor dengan cara saya," tegasnya.
Jokowi kembali mengingatkan, jangan sampai rakyat kecil dipersulit, sedangkan yang besar lebih mudah. "Jangan dibalik-balik seperti itu. Hati-hati. Kalau sudah ada yang ngomong betul, ya pasti betul," tegasnya.
Jokowi menargetkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil pada 2017 minimal 5 juta sertifikat, 2018 sebanyak 7 juta sertifikat dan 9 juta sertifikat pada 2019.
Jokowi juga mengakui bahwa masih lambatnya penerbitan sertifikat tanah ini karena masih minim juru ukur yang saat ini hanya 800 orang seluruh Indonesia. Masih dibutuhkan 10 ribu juru ukur.
"Tahun depan tidak usah dari dalam. Tidak usah PNS, dari luar tapi diberi sertifikat kompetensi juru ukur," kata Jokowi.
KEYWORD :
Presiden Jokowi Badan Pertanahan Nasional Pejabat BPN Sertifikat Tanah
