Gubernur Edy Rahmayadi dan sejumlah pimpinan DPRD Sumut menunjukkan lembar kesepakatan Nota KUA-PPAS R APBD TA 2021, yang telah ditandatangani pada sidang paripurna, Selasa malam lalu. (foto: Ist)
Medan, Jurnas.com - Pengamat Anggaran Sumatera Utara, Elfenda Ananda menilai, proyeksi R-APBD TA 2021 yang telah disepakati pada KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara) bersama DPRD Sumut cukup berani di situasi pandemi Covid-19 yang belum usai.
"Untuk itu, kita berharap target ini memang sudah diperhitungkan secara terukur dan dapat dicapai nantinya," kata Elfenda, Kamis (19/11) di Medan.
Apalagi, tambahnya, proyeksi di R-APBD TA 2021 dibandingkan dengan APBD 2019, pendapatan ini meningkat sebesar Rp430 miliar lebih.
Termasuk saat melihat capaian target pendapatan daerah tahun 2019 yang mencapai 93 persen tentunya, kata Elfenda, dirinya berkeyakinan tidak akan banyak perbedaan. Namun, dalam perjalanan tahun anggaran ada mekanisme evaluasi triwulan dan semester.
Artinya, ucapnya, saat perubahan APBD nantinya perlu ada koreksi apabila target tercapai atau sebaliknya tidak tercapai.
"Maka, pada belanja daerah hendaknya utamakan yang benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Saran saya hindari belanja yang sifatnya tidak penting dan mendesak," tegasnya.
Satu hal juga, Elfenda mengingatkan DPRD Sumut bersama Pemprovsu terutama pada pembahasan, "Kita minta perlulah memberi akses pada publik untuk pertajam manfaat anggaran," harapnya.
Diketahui, pada rapat paripurna yang dilaksanakan Selasa (17/11) malam, dihadiri langsung Gubernur Edy Rahmayadi. Nota KUA-PPAS R APBD TA 2021 dibacakan Kabag Keuangan Sekretariatan DPRD Sumut Nirmala Siregar.
Disampaikan, pendapatan sebesar Rp13.517.499.451.958,- sedangkan belanja Rp13.749.499.451.958,- sehingga terjadi defisit Rp232 miliar.
Adapun, pembiayaan Rp232 miliar dan untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp439 miliar. Pengeluaran pembiayaan diproyeksi Rp207 miliar, sehingga pembiayaan netto Rp232 miliar.
KEYWORD :Medan APBD DPRD Elfenda Ananda
