Seorang anggota keamanan Israel menjaga daerah tersebut selama penghancuran sebuah rumah Palestina di Tepi Barat pada 7 November 2019 [Nedal Eshtayah / Anadolu Agency]
Jakarta, Jurnas.com - Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengutuk penghancuran Israel atas tempat tinggal warga Palestina di seluruh Tepi Barat yang menyebabkan penggusuran puluhan keluarga dari rumah dan tanah mereka.
"Tindakan itu termasuk dalam kerangka kebijakan pembersihan etnis, aneksasi, dan rencana pemukiman kolonial yang dilaksanakan oleh pendudukan Israel di wilayah Palestina," kata OKI dalam sebuah pernyataan, dilansir Middleeast, Selasa (10/11).
Menggarisbawahi bahwa langkah tersebut melanggar hukum internasional dan resolusi PBB, badan Muslim tersebut meminta komunitas internasional untuk memberikan lebih banyak tekanan pada Israel untuk mengakhiri pelanggaran dan kejahatannya di seluruh wilayah Palestina yang diduduki.
"Apa yang terjadi tidak mendukung proses perdamaian yang komprehensif dan adil, yang diserukan oleh inisiatif Arab berdasarkan solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya," tegasnya.
Insiden pemindahan paksa terbesar dalam lebih dari empat tahun terjadi pada 3 November di komunitas Palestina Humsa Al Bqai`a, yang terletak di Lembah Yordania.
Dua Wanita Israel Tewas Tertembak di Tepi Barat
Sekitar 73 orang, termasuk 41 anak-anak, mengungsi ketika pemerintah Israel menghancurkan rumah dan bangunan lain serta menghancurkan harta benda mereka, kata Yvonne Helle, koordinator kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, pekan lalu dalam sebuah pernyataan.
Dia menambahkan bahwa badan-badan kemanusiaan mengkonfirmasi 76 bangunan yang dihancurkan di komunitas Palestina - jumlah tertinggi dalam satu penghancuran dalam dekade terakhir.
Pada tahun 2020, Tepi Barat yang diduduki harus menghadapi lebih banyak kehancuran daripada yang terlihat selama bertahun-tahun.
Sejauh ini, 689 bangunan telah dihancurkan tahun ini di seluruh Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Ini lebih dari setahun penuh sejak 2016, yang menyebabkan perpindahan sekitar 869 warga Palestina, menurut PBB.
Otoritas Israel umumnya mengklaim kurangnya izin bangunan yang dikeluarkan Israel sebagai alasan tindakan ini.
Namun, Palestina berpendapat bahwa mereka jarang bisa mendapatkan izin tersebut karena apa yang mereka katakan sebagai rezim perencanaan yang restriktif dan diskriminatif.
KEYWORD :Lembaga OKI Pasukan Israel Warga Palestina Tepi Barat
