Jum'at, 19/04/2024 00:01 WIB

Gus Jazil : Rakyat Harus Memiliki Hikmat dan Kebijaksaan Ketika Memilih dalam Pilkada

Kalau rakyatnya suka dengan money politics, maka pemimpinnya pasti melakukan money politics.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat Kabupaten Lombok Utara, Selasa (3/11/2020). (Foto: MPR)

Lombok Utara, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan rakyat harus memiliki hikmat dan kebijaksanaan ketika memilih dalam Pilkada Serentak. Jika rakyat tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan maka akan lahir pemimpin yang memiliki legitimasi namun tidak bisa bekerja.

“Kalau rakyat tidak pintar, tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan, maka ketika memilih pasti memilih pemimpin yang tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Kalau rakyatnya suka dengan money politics, maka pemimpinnya pasti melakukan money politics,” kata Jazilul Fawaid dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat Kabupaten Lombok Utara, Selasa (3/11/2020).

Sosialisasi ini berlangsung di ruang terbuka, di Sunset Springs Beach Retreat, Jl. Raya Bayan, Desa Ganggelang, Lombok Utara.

Menurut Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, demokrasi yang ada saat ini mulai bergeser dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

“Sekarang ini tidak ada lagi hikmat, tidak ada lagi kebijaksanaan. Money politics bukan hanya rakyatnya saja, tetapi calon pemimpin juga memberikan iming-iming,” katanya.

Gus Jazil mengungkapkan  pelaksanaan dan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila memang agak sulit. Salah satu perwujudan sila keempat adalah Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Rakyat memiliki kedaulatan untuk menentukan dan memilih pemimpin. 

“Demokrasi adalah cara untuk menentukan pemimpin agar memiliki legitimasi melalui pemilihan. Padahal persoalannya bukan soal legitimasinya, tetapi apakah pemimpin itu mampu membangun dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Pemimpin seperti itulah yang dipilih rakyat yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan,” jelasnya.

Menurut Gus Jazil, demokrasi kita saat ini dirusak dengan money potlicis, seperti amplop. “Rakyat yang memiliki kedaulatan seharusnya punya hikmat dan kebijaksanaan. Inilah yang mulai dirasakan hilang,” ujarnya.

Dalam sosialisasi Empat Pilar itu, Gus Jazil menyebutkan bahwa para pendiri bangsa telah mempersiapkan kemerdekaan dan dasar negara.

“Para pendiri bangsa duduk  bersama mencari apa yang menjadi landasan atau dasar negara. Para pendahulu memberikan modal yang luar biasa, yaitu Pancasila. Dari sekian banyak nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia diperas hanya menjadi lima nilai,” katanya.

Karena itu MPR mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan tiga pilar lainnya yaitu UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Empat Pilar MPR adalah komitmen kita sebagai warga negara bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari beragam suku dan adat, budaya dan agama. Keragaman itu harus diikat dalam bingkai persatuan. Kalau ada Empat Pilar, Indonesia akan kuat,” tegas Gus Jazil.

Untuk itu Gus Jazil meminta kepada masyarakat Lombok Utara untuk menghidupkan, mempraktikan, dan menjalankan nilai-nilai Empat Pilar. “Agar Indonesia tetap utuh dan lestari. Lombok Utara merupakan bagian dari NKRI,” ucapnya.

Masih dalam acara sosialisasi, Gus Jazil berharap Kabupaten Lombok Utara bisa menjadi daerah berkembang dan maju karena memiliki berbagai potensi. Namun, untuk bisa berkembang dan maju, Kabupaten Lombok Utara harus ditopang dengan sumber daya manusia yang unggul dan mumpuni.

“Syarat menjadikan daerah Lombok Utara berkembang dan maju adalah masyarakatnya harus menjadi manusia yang unggul dan mumpuni,” kata Gus Jazil.

Hadir dalam acara ini, Bupati pertama Lombok Utara (periode 2010 – 2015) H. Johan Sjamsu. 

Dalam pengantarnya, Johan Sjamsu mengungkapkan Kabupaten Lombok Utara adalah kabupaten pemekaran pada tahun 2008 dan mulai resmi secara administratif tahun 2009. Sebelumnya Kabupaten Lombok Utara masih menjadi bagian dari Kabupaten Lombok Barat. 

Pada awal pemekaran, tingkat kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara cukup tinggi, yaitu 43,1%. Selama lima tahun menjabat sebagai Bupati Lombok Utara, Johan Sjamsu berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9,1%. Meski demikian, Kabupaten Lombok Utara masih menjadi daerah tertinggal satu-satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk mengejar ketertinggalan itu, Jazilul Fawaid mengatakan pemerintah Kabupaten Lombok Utara perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui pendidikan. ” Apabila dalam satu keluarga tidak mendapatkan pendidikan atau tidak bersekolah sulit untuk maju. Syarat untuk maju adalah masyarakat Lombok Utara harus menjadi manusia yang unggul,” ujar Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid.

Gus Jazil juga mengingatkan pemimpin Kabupaten Lombok Utara untuk mengutamakan peningkatan sumber daya manusia. Kabupaten Lombok Utara akan memilih pemimpin baru pada Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Gus Jazil berharap kepemimpinan di Kabupaten Lombok Utara bisa membuktikan dan membawa daerah Lombok Utara keluar dari status daerah tertingggal.

“Ini sudah 13 tahun sejak pemekaran. Ini juga menjadi tantangan bagi pemimpin di Kabupaten Lombok Utara, termasuk juga tantangan bagi masyarakatnya. Pemimpin yang baru nanti harus bisa memberi kepastian kepada masyarakat Lombok Utara bahwa lima tahun ke depan Lombok Utara menjadi daerah berkembang dan maju,” katanya.

“Jadi membangun wilayah atau kabupaten bukan hanya tanggungjawab pejabat bupati dan pemerintah, tetapi juga masyarakatnya. Tanpa keterlibatan masyarakat, tidak mungkin Lombok Utara bisa menjadi daerah maju,” imbuhnya.

KEYWORD :

Kinerja MPR Jazilul Fawaid Money Politics Hikmah




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :