Webinar membahas ketahanan pangan dan jaga lingkungan
Jakarta, Jurnas.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mengingatkan besarnya potensi bencana banjir, longsor, dan krisis pangan yang mengancam Indonesia.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, salah satu yang dilakukan, meski terkesan sederhana, adalah gerakan memberikan perhatian terhadap alam dan tanaman, yang salah satunya melalui gerakan menanam pohon.
Menurutnya, seperti apa yang disampaikan oleh Presiden pertama RI Sukarno yakni, bahwa berkaitan dengan soal pangan, itu menyangkut hidup matinya sebuah negeri. Karena itu, Hasto meminta seluruh kepala daerah fokus seharian ini untuk membahas hal yang nampaknya sederhana itu.
"Kita membahas hal yang nampaknya sederhana. Kita membahas tentang bagaimana menanam, bagaimana menyediakan apotek hidup, bagaimana menggunakan setiap jengkal lahan tanah, tanaman yang produktif, bagaimana kita menggunakan teknologi dan ilmu terapan untuk meningkatkan produksi pangan," kata Hasto dalam workshop virtual dengan tema Gerakan Menanam dan Politik Anggaran: Kebijakan Terobosan Investasi, Sabtu (31/10/2020).
Dia menuturkan, banyak pihak yang di dunia, akibat pandemi Covid-19 ini akan menghadapi krisis pangan. Maka kader-kader PDI Perjuangan memberikan waktu terbaiknya, membahas hal yang sangat fundamental bagi keselamatan bangsa dan negara terkait dengan kecukupan pangan
"Kepala daerah, wakil kepala daerah, kader-kader partai, wakil ketua bidang kebudayaan untuk semua, jangan abaikan persoalan lingkungan hidup," jelas Hasto.
Bagi Hasto, sikap ini menunjukkan wajah partai yang membumi di masyarakat. Sebab politik bukan sekedar berbicara kekuasaan, tetapi bagaimana praktek-praktek kehidupan politik itu.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan, Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma membenarkan, dengan adanya pandemi Covid-19, banyak negara yang menahan ekspor hasil makanannya, termasuk ke Indonesia. Karena itu, menurutnya berdikari dalam urusan pangan sudah harus menjadi pilihan.
Risma menjelaskan, selama menjadi Wali Kota Surabaya, sudah menerapkan apa yang disebutnya urban farming, yang di mana mengajarkan masyarakat untuk membuat kelompok tani dan menggembangkan pertanian, mengingat lahan di kota tersebut tak banyak.
Karena itu, pihaknya mencoba untuk mengolah tanah dan pemilihan benih, lakukan pendampingan. Menurut dia, di awal sudah ada 9 kampung yang bergerak dan memperoleh hasil. "Kita enggak pernah bayangkan mereka menanam padi dengan cara hidroponik. Dan ini seluruh lahan di Surabaya kita tanami," ungkap Risma.
Dia mengungkapkan, sudah banyak tanaman yang ditanam dan sudah membuat olahan makanannya. Hal ini bisa dilakukan dengan kunci kita peduli akan kebutuhan warga, dan masyarakat.
Inspektur Jenderal Kemendagri Arsan Latif yang juga hadir sebagai pemateri dalam workshop tersebut menuturkan, memang pemimpin daerah harus bisa melihat apa kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Karena itu, kadang harus berimprovisasi terhadap kebijakan pusat yang kadang tak selaras.
Sehingga APBD harus diarahkan untuk masyarakat, karenanya daerah harus banyak program hibahnya sedikit. "Silahkan APBD berbuat masyarakat, sepajang target dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)," tutur Latif.
Menurut dia, pihaknya terinspirasi dengan Surabaya. Sehingga akhirnya hadir Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. "Dengan PP ini mengembalikan ruhnya, keuangan daerah itu kepada pemerintah daerah. Uang itu digunakan untuk masyarakat dan terpogram. Kalau tidak terprogram, bisa dikeluarkan dalam keadaan darurat," tukas Latif.
Hasto mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan akan memberikan pengarahan kepada para kepala daerah terkait gerakan menanam pohon pada pukul 13.30 WIB dan dilanjutkan Kepala BMKG Pusat Dwikorita Karnawati yang akan memaparkan dampak La Nina dan bencana alam lainnya.
KEYWORD :Pangan PDI Perjuangan Covid-19 Tri Rismaharini
