Rudal balistik antarbenua nuklir Titan II yang dinonaktifkan (ICBM) terlihat di sebuah silo di Museum Rudal Titan, di Green Valley, Arizona, AS, pada 12 Mei 2015. (File foto AFP)
New York, Jurnas.com - Lima puluh negara telah meratifikasi perjanjian internasional yang melarang senjata nuklir, yang memungkinkan teks bersejarah tersebut mulai berlaku setelah 90 hari.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan pada Sabtu (24/10) bahwa mereka telah menerima ratifikasi dari negara ke-50, Honduras, yang diperlukan untuk memicu Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir (TPNW).
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres memuji 50 negara bagian yang meratifikasi perjanjian tersebut dan memberi hormat kerja instrumental dari masyarakat sipil dalam memfasilitasi negosiasi dan mendorong ratifikasi.
"Perjanjian tersebut mewakili komitmen yang berarti terhadap penghapusan total senjata nuklir, yang tetap menjadi prioritas pelucutan senjata tertinggi PBB," kata Guterres, menurut juru bicara PBB Stephane Dujarric.
Kepala PBB mengatakan langkah itu akan menarik perhatian pada konsekuensi bencana kemanusiaan dari setiap penggunaan senjata nuklir.
Ia menambahkan bahwa perjanjian itu adalah penghormatan kepada orang-orang yang selamat dari ledakan dan uji coba nuklir, yang banyak di antaranya mendukung perjanjian ini.
Langkah tersebut dipuji oleh aktivis anti-nuklir di seluruh dunia tetapi ditentang keras oleh Amerika Serikat (AS) dan kekuatan nuklir utama lainnya.
"Bisakah kami meminta perhatian Anda? KAMI MENGERTI! Perjanjian PBB tentang Larangan Senjata Nuklir baru mencapai 50 ratifikasi. Pada 22 Januari 2021, larangan senjata nuklir akan mulai berlaku. #Nuclearban" tulis ICAN (@nuclearban), Sabtu (24/10).
Perjanjian yang melarang penggunaan, pengembangan, produksi, pengujian, penempatan, penimbunan, dan ancaman penggunaan senjata nuklir - diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada Juli 2017 dengan persetujuan 122 negara.
Rusia, China, Prancis, Inggris, AS, dan rezim Israel pada khususnya, telah menolak untuk menandatangani TPNW.
Negara yang menentang TPNW mengklaim perjanjian tersebut tidak memperhitungkan masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk mencapai perlucutan senjata nuklir yang berkelanjutan dalam skala global.
Mereka juga mengklaim, TPNW bertentangan dengan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir atau NPT.
Namun, juru kampanye anti-nuklir berharap bahwa TPNW akan memiliki dampak yang sama seperti perjanjian internasional sebelumnya terhadap penggunaan ranjau darat dan munisi tandan, membuat negara-negara enggan menggunakan dan menimbunnya. (Press TV)
KEYWORD :Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir Antonio Guterres Sekjen PBB
