Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum Partai Demokrat dan HM. Jusuf Rizal Presiden LSM LIRA
Jakarta, Jurnas.com - Segudang apresiasi diberikan para buruh kepada Partai Demokrat yang walk out saat sidang paripurna DPR menetapkan RUU Omnibus Law menjadi Undang-Undang.
Aktivis pekerja dan buruh, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI), HM. Jusuf Rizal menyebut Partai Demokrat layak mendapat Jempol karena konsisten menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, bahkan Walk Out dari Paripurna DPR saat pengesahan.
“Ini merupakan sikap partai politik yang memiliki empati pada nasib, masa depan, dan kesejahteraan para pekerja serta buruh. Pembangunan yang mengorbankan rakyat sendiri adalah penghianatan terhadap UUD `45 dan Pancasila,” tegas Jusuf Rizal kepada media mengomentari disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (6/10/2020) di Jakarta.
Sebagaimana dilansir media, hampir seluruh Serikat Pekerja dan Buruh menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja karena ada Pasal-Pasal yang dianggap merugikan masa depan para pekerja dan buruh. Para akademisi, pengamat dan aktivis juga menilai UU Omnibus Law Cipta Kerja banyak merugikan rakyat dan bahkan negara.
Pemerintah melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja mau mendorong percepatan masuknya investasi guna mendorong laju pembangunan, roda Perekonomian dan Membuka Lapangan Kerja Baru. Namun yang terjadi justru banyak merugikan para pekerja dan buruh dan memberi karpet merah terhadap kemungkinan banyak pelanggaran.
Meski banyak ditentang, toh pemerintah seolah buta dan tuli. Dengan didukung mayoritas Partai Politik pendukung pemerintah, masukan serikat pekerja dan buruh untuk diakomodir dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja dianggap angin lalu. Fungsi Pengawasan, Legislasi dan Budgeting DPR telah mandul.
Sementara Partai Demokrat memiliki pemikiran berdeda. Keberpihakan terhadap para pekerja dan buruh telah membuat partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak UU Omnibus Law dan Walk Out dalam Rapat Paripurna DPR saat Penerangan.
Karena itu Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja belum menjadi kebutuhan yang mendesak, apalagi ditengah Pendemi Covid-19. Partai Demokrat pun mengambil sikap tegas berseberangan dengan pemerintah dalam hal ini.
“Saya rasa sikap Partai Demokrat sudah tepat. AHY bisa melakukan Konsolidasi keberpihakan kepada Para Pekerja dan Buruh, serta harus mampu mengkaji lebih detail lagi Pasal-pasal UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dapat merugikan negara. Jempol buat Partai Demokrat” ujar Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat)
Secara Politis, tegas pria yang juga Sekjen Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) Partai Demokrat juga memiliki isu politik yang seksi karena jumlah buruh di Indonesia cukup besar. Ada puluhan juta. Itu bisa menjadi pangsa pasar yang lebar untuk digarap sebagai Voter menuju Pemilu 2024.
Sementara Jusuf Rizal sedang melakukan konsolidasi jaringan Pekerja dan Buruh seluruh Indonesia, guna membentuk Partai Politik guna mewadahi para pekerja dan buruh. Partai politik itu nanti akan menjadi alat perjuangan untuk membela kepentingan para pekerja dan buruh.
“Kami ingin para pekerja dan buruh bersatu sehingga memiliki kekuatan politik untuk membela kepentingan para pekerja dan buruh termasuk memiliki kekuatan di Parlemen. Para pekerja dan buruh selama ini hanya dijadikan tumbal. Habis manis sepanjang dibuang,” tegas pria berdarah Madura-Batak itu.
Partai Demokrat HM. Jusuf Rizal Omnibus Law
