Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump menghadiri pertemuan bilateral di sela KTT G20 di Osaka pada 29 Juni 2019. (Foto: AFP)
Beijing, Jurnas.com - China akan memberlakukan "pembatasan timbal balik" pada semua diplomat Amerika Serikat (AS) di Negeri Tirai Bambu sebagai tanggapan atas pembatasan personel kedutaannya di AS.
"Pihak China baru-baru ini mengirimkan catatan diplomatik yang mengumumkan pembatasan timbal balik pada kedutaan dan konsulat AS," kata Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (11/9).
Hubungan antara dua ekonomi teratas dunia telah memburuk dalam beberapa bulan terakhir, dengan kedua belah pihak terlibat dalam tuduhan sengit atas sengketa perdagangan, hak asasi manusia, dan asal-usul pandemi COVID-19.
Langkah terbaru China dilakukan beberapa hari setelah Washington mengumumkan pembatasan baru pada anggota staf yang bekerja untuk misi luar negeri Beijing, seperti persyaratan untuk meminta persetujuan untuk kunjungan universitas atau pertemuan dengan pejabat lokal.
Kementerian China menambahkan, tindakan balasan yang tidak ditentukan akan berlaku untuk semua staf kedutaan dan konsulat AS, termasuk konsulat jenderal di Hong Kong dan personelnya.
"Harus ditekankan bahwa langkah-langkah ini adalah tanggapan yang sah dan diperlukan China terhadap tindakan AS yang keliru," kata kementerian itu, mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya dan mencabut pembatasan sebelumnya.
Perselisihan balas dendam atas misi luar negeri berkobar pada bulan Juli ketika Washington memerintahkan penutupan konsulat China di Houston, mendorong Beijing untuk menutup kehadiran AS di Chengdu.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan pekan lalu bahwa langkah-langkah baru yang menargetkan utusan China adalah tanggapan atas kontrol yang sudah lama ada pada diplomat AS di China.
Pembatasan Washington akan memaksa diplomat China untuk meminta izin AS untuk mengadakan acara budaya yang melibatkan lebih dari 50 orang di luar wilayah misi. Mereka juga mewajibkan akun media sosial kedutaan untuk diidentifikasi secara publik sebagai berafiliasi dengan pemerintah China.
Pertarungan memperebutkan kedutaan asing hanyalah satu front dalam konfrontasi yang meningkat antara AS dan China.
Washington telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang dituduh membantu mengatur penahanan massal warga Uighur di China dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya di provinsi Xinjiang, sebuah program yang telah memicu protes hak asasi manusia global.
Bulan lalu, mereka memasukkan pejabat ke daftar hitam yang dituduh menekan proses kebebasan dan demokrasi di Hong Kong, setelah pemberlakuan undang-undang keamanan nasional yang bertujuan memadamkan kerusuhan sipil di pusat keuangan.
Langkah tersebut mendorong China untuk mengeluarkan sanksi sendiri terhadap beberapa tokoh Amerika, termasuk senator terkemuka dan tokoh senior di organisasi hak asasi manusia yang berbasis di AS.
Presiden AS, Donald Trump juga memprovokasi reaksi marah dari para pejabat China dengan menyalahkan Beijing atas penyebaran global virus corona, dengan mengatakan pihak berwenang di sana gagal menahan pandemi pada tahap awal.
Dan Washington juga menuduh perusahaan dan platform teknologi China dari Huawei hingga TikTok bekerja untuk kepentingan Partai Komunis China.
Beijing membantah pada Jumat (11/9) berusaha mencampuri pemilihan presiden AS yang akan datang setelah raksasa teknologi AS Microsoft mengatakan telah menggagalkan serangan siber dari kelompok luar negeri, termasuk dari ChinA terhadap kampanye Republik dan Demokrat. (Channelnewsasia)
KEYWORD :China Amerika Serikat Diplomat AS Perang Dagang Perang Teknologi
