ASEAN
Jakarta, Jurnas.com - Perhelatan Sidang Umum (SIUM) ke-41 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) resmi ditutup pada Kamis (10/9). Berlangsung selama 3 hari (8 -10 September 2020), delegasi parlemen dari 10 negara ASEAN bersidang virtual membahas pelbagai hal terkait isu politik, kemanusiaan, ekonomi, sosial, perempuan, parlemen muda, dan keorganisasian.
Delegasi DPR RI dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dan didampingi Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, Ketua BKSAP Fadli Zon, para Wakil Ketua BKSAP Charles Honoris (F-PDI Perjuangan), Putu Supadma Rudana (F-PD) dan Mardani Ali Sera (F-PKS), serta Anggota BKSAP lainnya Puteri Anetta Komarudin (F-PG), Luluk Nur Hamidah (F-PKB), Didi Irawadi Syamsuddin (F-PD), Jon Erizal (F-PAN), dan Andi Yuliani Paris (F-PAN).
Pada penutupan Sidang Umum AIPA, ASEAN diharapkan lebih cohesive dan responsive dalam menjawab sejumlah tantangan regional, terutama situasi di Rakhine. Secara tegas, BKSAP juga meminta ASEAN memastikan proses repatriasi yang aman dan bermartabat bagi para pengungsi Rohingya di Rakhine, terlebih masalah tersebut telah menciptakan efek ‘spill over’ di kawasan.
Sejumlah pandangan krusial disampaikan Delegasi DPR RI pada SIUM AIPA, yang untuk pertama kalinya digelar daring di bawah koordinasi Vietnam, selaku Ketua ASEAN tahun ini. Diantaranya delegasi DPR RI menekankan urgensi memelihara stabilitas dan perdamaian kawasan ASEAN terlebih saat pandemi yang menuntut kerjasama yang lebih baik untuk mengatasi dampak pandemi.
Karena itu, ASEAN diminta terus menempuh dialog konstruktif berdasarkan kesepakatan bersama dan hukum internasional terkait isu Laut Tiongkok Selatan dan tragedi kemanusiaan pengungsi Rohingya di Rakhine.
Berbagai resolusi di bidang ekonomi, sosial, organisasi, wanita, anggota parlemen muda diadopsi di SIUM ke – 41 AIPA ini. SIUM juga mengadopsi Joint Communiqué. Mengenai peran strategis perempuan, BKSAP mendorong keterlibatan lebih aktif perempuan pedesaan dalam rantai pertanian dan pangan, dalam mendukung ketahanan pangan, baik bagi keluarga maupun masyarakat secara umum.
Selain itu, DPR mendesak komitmen penuh negara-negara ASEAN terhadap ASEAN Youth Development Index sebagai instrumen penting untuk melihat perkembangan pembangunan pemuda. Lebih jauh, situasi sulit saat ini sebagai silver lining untuk lebih melibatkan pemuda dalam pembangunan.
ASEAN juga dinilai perlu menghasilkan kebijakan yang kohesif dan responsif terhadap potensi krisis ekonomi akibat Covid-19. Di sisi lain, parlemen-parlemen di kawasan memiliki tanggung jawab untuk melakukan checks and balances terhadap kebijakan pemerintahnya terkait penanganan Covid-19 untuk memastikan bahwa kebijakan itu berpihak kepada masyarakat dan tepat sasaran.
BKSAP mengingatkan bahwa upaya penanganan pandemi jangan sampai mengalihkan perhatian dari isu-isu mendesak lainnya di kawasan terutama sektor pariwisata. ASEAN secara bersama-sama dapat memulihkan sektor pariwisata antara lain melalui idde travel corridor antar negara Anggota ASEAN. Diingatkan pula komitmen untuk mencapai SDGs.
Untuk diketahui, SIUM AIPA ke-41 ini diikuti juga 9 parlemen pengamat dan utusan dari Sekretariat ASEAN dan Sekretariat Inter-Parliamentary Union (IPU). Hajatan tahunan forum insan parlemen ASEAN ini berhasil mengadopsi Joint Communiqué dan sejumlah resolusi.
Pandangan-pandangan Delegasi DPR RI berhasil diakomodasi AIPA kecuali isu Rohingya karena ditentang Myanmar. SIUM ini juga menetapkan Parlemen Maroko dan Norwegia sebagai pengamat AIPA. Tahun depan parlemen-parlemen anggota AIPA ini akan kembali berkumpul untuk SIUM AIPA ke-42 di Brunei Darussalam.
KEYWORD :Draft Resolusi BKSAP DPR General Asembly AIPA
