Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah mendampingi Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo panen 800 ekor pedet (sapi) beserta induknya di Desa Barabali, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Bogor, Jurnas.com - Direktorat Jenderal Peterakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) bersama TNI AD melakukan penyusunan perjanjian kerja sama terkait dukungan pendampingan super prioritas program peternakan 1.000 desa sapi.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah mengatakan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Nomor 10/MOU/HK.220/M/4/2020 pada 1 April 2020 tentang dukungan pelaksanaan program pembangunan pertanian.
"Sesuai arahan Bapak Menteri, kita perlu bersinergi dalam mengoptimalisasikan program untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program 1.000 desa sapi," ujar Nasrullah saat membuka pertemuan penyusunan perjanjian kerja sama antara Ditjen PHK dengan TNI AD di IPB ICC.
Perjanjian kerja sama antara Ditjen PKH dengan TNI AD melingkupi pembinaan dan pendampingan program, penyelesaian permasalahan sesuai tupoksi para pihak dan memberikan motivasi dan mobilisasi penerima manfaat dalam pelaksanaan kegiatan program serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Nasrullah menyampaikan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, pemerintah terus berupaya memenuhi kecukupan pangan, khususnya protein hewani. Untuk itu, diperlukan akselerasi peningkatan populasi sapi dan produksi daging sapi melalui program 1.000 desa sapi.
"Program ini telah bersinergi dengan grand design, Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian (Kementan) 2020 -2024," ujar Nasrullah.
Lebih lanjut Nasrullah menyampaikan, super prioritas program peternakan (SP3) 1.000 desa sapi tahun anggaran 2020 merupakan kegiatan pengembangan sapi indukan dan sapi bakalan dengan berbasis korporasi petani atau peternak.
Sebagai proyek percontohan, program ini akan diimplementasikan di lima provinsi pada tahun 2020 yakni, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.
Nasrullah berharap, program ini dapat direplikasi ke seluruh provinsi di Indonesia atau 1.000 desa sesuai potensi dan kriteria, sehingga target penambahan populasi dan pemenuhan protein hewani bagi seluruh masyarakat di Indonesia dapat tercapai.
Ia juga berharap dari kerja sama tersebut, TNI dapat mengawal kinerja Kementan lebih baik lagi dalam mewujudkan kedaulatan Pangan khususnya komoditas peternakan.
"Dukungan TNI AD melalui Babinsa diharapkan mampu meminimalisir risiko permasalahan yang mungkin akan terjadi di lapangan sesuai dinamika masyarakat desa agar dapat berjalan lebih baik," ungkap Nasrullah.
Sementara itu, Asisten Teritorial Kepala Staf TNI AD, Nurchahyanto mengatakan akan melakukan menyosialisasikan ke semua lini TNI AD terkait perjanjian kerja sama tersebut.
"Sebagai program super prioritas tentunya nilainya sangat strategis, begitu PKS (Perjanjian Kerja Sama) ditanda tangani kami segera bersinergi dengan melakukan sosialisasi ke semua lini TNI AD terkait perjanjian kerjasama ini," tegasnya.
Nurchahyanto menambahkan, sinergitas akan lebih cepat mencapai keberhasilan, dengan pelatihan yang diberikan kepada anggota kami akan menjadikan bekal sebelum melakukan pendampingan pelatihan dapat dilakukan segera mungkin sehingga sesuai dengan target yang diharapkan.
KEYWORD :TNI AD 1.000 Desa Sapi Ditjen PKH Nasrullah
