Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid lakukan silaturahmi sekaligus sosialisasi Empat Pilar ke Pondok Pesantren Al Istiqlal, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (02/09). (Foto: MPR)
Cianjur, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid pada tanggal 2 September 2020 melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Al Istiqlal, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Kehadiran Jazilul Fawaid ke pesantren salafiyah itu dalam rangka Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih popular disebut dengan 4 Pilar MPR. Kehadiran Jazilul Fawaid disambut langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al Istiqlal, KH. Ade Abdullah.
Di hadapan ratusan santri, saat memberi sosialisasi, Jazilul Fawaid menuturkan dirinya merasa terhormat bisa hadir di pesantren itu. Kehadirannya di pesantren yang berada di tepi jalan itu untuk melaksanakan amanah UU MD3, yakni melakukan Sosialisasi 4 Pilar MPR. “Empat Pilar merupakan pengikat bangsa,” ujarnya.
Kehadiran di tengah para santri dan pesantren yang ada, mengingatkan dirinya saat nyantri dahulu. Kepada mereka, pria yang akrab dipanggil Gus Jazil itu mengungkapkan bahwa santri, kiai, dan ulama mempunyai peran yang penting dalam sejarah perjuangan bangsa. “NKRI merdeka juga berkat perjuangan para santri, kiai, dan ulama,” ujarnya.
Disebutkan bagaimana pertempuran di Surabaya yang terjadi pada tahun 1945 hingga terjadinya Hari Pahlawan, semua dikatakan berkat perjuangan para santri, kiai, dan ulama. Dari sinilah dirinya berharap agar para santri menjadi pengawal 4 Pilar agar Indonesia semakin kuat.
Ia mengakui dari tujuan yang ada, di antaranya belum tercapai. “Masih banyak pesantren yang belum mampu menjadi lembaga yang memberdayakan masyarakat,” ungkapnya.
Hal demikian bisa terjadi sebab para santri dan pesantren masih belum memiliki akses untuk mendapat alokasi anggaran negara. “Pesantren belum diikutkan dalam program pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.
Pria yang akrab dipanggil Gus Jazil itu berharap agar santri dan pesantren mempunyai akses untuk pengembangan diri agar mereka bisa lebih berkembang. “Sehingga santri bisa menjadi pengusaha, salah satu contohnya,” paparnya.
Jazilul Fawaid merasa bangga sebab dirinya ikut mendorong lahirnya UU Pesantren dan UU Desa. Dua undang-undang tersebut membuat adanya jaminan dan bantuan yang perlu diberikan kepada pesantren dan desa.
“Dengan adanya UU Desa maka setiap desa sekarang mendapat anggaran dari APBN,” tuturnya. “Pun demikian dengan adanya UU Pesantren membuat lembaga pendidikan ini wajib untuk dibantu,” tambahnya.
Ketika era reformasi menurut Jazilul Fawaid, kaum santri memiliki peluang menjadi apa saja. “Sehingga ada santri yang menjadi Presiden, gubernur, bupati, walikota, dan jabatan penting lainnya,” ujarnya. “Santri sudah banyak menempati pos-pos penting,” tambahnya. Dari sinilah dirinya mengajak kembali agar kaum santri terus mengawal 4 Pilar.
Hindari Politik Uang Saat Pilkada
Pada kesempatan itu Jazilul Fawaid juga menuturkan demokrasi yang berkembang di Indonesia, selepas reformasi, rakyat diberi kesempatan yang besar dalam memilih Presiden dan kepala daerah secara langsung.
Jazilul Fawaid mengakui dalam demokrasi semacam itu, di satu sisi merupakan demokrasi yang terbuka namun ada tantangan yang perlu dihadapi dan dipikirkan dari demokrasi seperti ini yaitu pemenangnya adalah suara yang terbanyak. “Demokrasi yang berkembang mempunyai tantangan,” ujarnya.
Demokrasi yang berkembang disebut menyehatkan namun mempunyai efek samping. “Efek samping itu seperti tumbuhnya politik uang,” ungkapnya. Dalam aturan demokrasi, politik uang dikatakan pasal penyuapan. “Demokrasi tak menghendaki cara-cara seperti itu,” tegasnya.
Ia membandingkan politik uang sebesar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 dengan masa jabatan kepala daerah yang jangka waktunya sampai lima tahun. Hal-hal yang demikian menurutnya harus ditinggalkan.
Dirinya dalam Pilkada serentak yang digelar pada Desember 2020 berharap tidak akan terjadi politik uang dan praktek-praktek dagang sapi. “Pilihlah pemimpin yang mempunyai visi dan misi,” tegasnya. Tak hanya itu, pelaksanaan Pilkada yang digelar diharap juga bisa berlangsung dengan damai.
Dalam Pilkada yang akan digelar pada Desember 2020, bisa jadi situasi pandemi Covid-19 masih menggejala. Ia meminta dalam setiap proses dan tahapan Pilkada yang ada, masyarakat, tim sukses, dan calon kepala daerah menerapkan protokol-protokol kesehatan.
“Terhindar dari penularan Covid-19, tak ada politik uang dan dagang sapi serta berlangsung damai, itu harapan kita dalam Pilkada 2020,” tutur alumni PMII itu.
Kembangkan Potensi Wisata
Jazilul Fawaid juga menyebut Cianjur memiliki potensi yang besar dalam berbagai bidang. Sebagai daerah yang juga menjadi penyangga Jakarta, selain Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang, Cianjur diharapkan memaksimalkan diri agar potensi yang ada bisa lebih tergali dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat di sana. “Cianjur memiliki letak yang strategis,” ujarnya kepada para wartawan.
Jazilul Fawaid mendorong agar pemerintah di sana mengejar ketertinggalan pembangunan yang ada. Dikatakan salah satu yang perlu diperhatikan adalah soal infrastruktur dan sumber daya manusia. “Kita berharap dengan memperhatikan masalah itu, maka akan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan,” paparnya.
Potensi besar yang ada seperti pariwisata diharap digenjot agar Cianjur mampu bersaing dengan daerah lainnya. Disebutkan potensi wisata yang ada itu seperti Istana Cipanas dan wisata alam lainnya.
Menjadi tantangan dalam pengembangan wisata di kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Bandung Barat itu adalah kemacetan. Untuk itu pembangunan infrastruktur harus dipikirkan. “Untuk menopang pariwisata dan yang lainnya juga perlu sumber daya manusia yang unggul,” ujarnya.
Masalah SDM menurut pria yang akrab dipanggil Gus Jazil juga perlu diperhatikan. “Perlu didorong anak muda yang kreatif untuk ikut mendukung pembangunan daerah,” tambahnya.
KEYWORD :Kinerja MPR Jazilul Fawaid Pesantren
