Webinar bertajuk Investasi dan Promosi Properti saat Pandemi yang diselenggarakan Jagatbisnis, Jakarta, Rabu (02/09).
Jakarta, Jurnas.com - Pandemi covid-19 telah berhasil memukul banyak sektor dan sendi perekonomian di Indonesia. Salah satu sektor yang cukup terdampak pandemi covid-19 yakni sektor properti.
Kebijakan pemerintah atas pemberlakukan PSBB sebagai langkah pencegahan penyebaran covid-19 juga dinilai sejumlah pihak memperparah kegiatan perekonomian karena banyak proyek pembangunan kontruksi juga ikut terhenti.
Selain itu, progres program sejuta rumah milik pemerintah juga mengalami perlambatan realisasi karena adanya pandemi yang telah menyerang hampir seluruh wilayah di dunia.
COVID-19 Bukan Lagi Darurat Kesehatan Global
Begitu pun nasib para pengembang properti yang mengalami kesulitan dalam membangun atau menjual produk mereka. Kondisi ini mendorong pemerintah dan pengembang melakukan inovasi dalam berinvestasi pada sektor properti.
Direktur Kepatuhan Intern Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yusuf Hariagung mengatakan, covid-19 telah membuat beberapa program pemerintah terkendala. Salah satunya program sejuta rumah yang telah berjalan sejak 2015 lalu.
"Hingga 2019, program tersebut sudah membangun 4,8 juta rumah. Akan tetapi, program tersebut terkendala oleh wabah korona yang mulai menerpa pada awal tahun ini," ujar Yusuf dalam webinar bertema Investasi dan Promosi Properti saat Pandemi yang diselenggarakan Jagatbisnis, Jakarta, Rabu (02/09).
Yusuf menambahkan bahwa ralisasi program sejuta rumah pada 2020 sampai Agustus lalu sekitar 260 ribuan unit. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi Agustus 2019 yang mencapai 600 ribuan rumah.
WHO: Pandemi COVID-19 Masih Fluktuatif
Meski mengalami kendala tersebut, lanjutnya, pemerintah tetap optimis bahwa program tersebut akan memenuhi target. "Kami meyakini target sejuta rumah pada tahun ini dapat tercapai," harapnya.
Menurut Yusuf, program sejuta rumah pada 2020 dapat terwujud dengan kontribusi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga sebanyak 200 ribu unit.
"Kemudian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, rumah susun, dan rumah khusus sekitar 200 ribuan unit. Sisanya, dapat dipenuhi dari pembangunan rumah oleh pelaku usaha dan masyarakat sendiri," ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu insentif pemerintah untuk menggenjot pembangunan rumah umum berupa bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Bantuan ini seperti alan lingkungan, tempat pengelolaan sampah terpadu serta sistem air bersih.
"Ada pula Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa peningkatan kualitas sebesar Rp17,5 juta. Dari sisi perizinan, pihaknya melakukan penyederhanaan tahapan dari 33 menjadi 11. Begitu pun lama proses perizinan dipercepat dari 944 hari menjadi 44 hari," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menyoroti bahwa pada masa awal pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pertumbuhan properti menurun drastis.
"Selama masa pandemi ini, performa sektor properti di segmen bisnis mal turun 85 persen, hotel anjlok 95 persen, perkantoran berkurang 74,6 persen, dan perumahan komersil ada penurunan sekitar 50-80 persen," katanya.
"Syukurnya, ketika PSBB transisi dijalankan penjualan properti mulai menggeliat, terutama di Jabodetabek dan Banten."
Agar sektor properti tetap tumbuh di masa pandemi, ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan keringanan pajak, baik berupa pemotongan atau penundaan pembayaran.
“Kami juga meminta pengurangan biaya operasional seperti listrik dan air. Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah dan asosisasi pengusaha terkait hal ini,” tuturnya.
Kepada pengembang, ia juga memberikan saran kepada para pengembang untuk merestrukturisasi kewajiban kepada perbankan agar tetap bertahan di masa pandemi.
"Langkah efisiensi perlu dilakukan pula, semisal pengembang fokus pada aset yang sudah ada dan tidak membeli tanah baru," katanya.
Pembangunan, menurutnya, lebih baik berupa rumah tapak daripada apartemen. Ini karena pembangunan rumah tapak tidak mesti secara besar seperti apartemen.
"Yang tak kalah penting, Hari melihat pengembang perlu membangun rumah yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, sekarang sedang tren work from home (WFH)," ujar Hari.
Untuk menyiasati itu, lanjut Hari, pengembang dapat membangun rumah yang dapat memenuhi kebutuhan WFH. "Jangan dilupakan juga, rumah perlu menjaga kesehatan para penghuninya yang banyak beraktivitas di rumah dengan membuat ruang terbuka hijau dan ventilasi yang baik," tandasnya.
KEYWORD :Bisnis Properti Pandemi Covid-19
