Direktur eksekutuf Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto
Jakarta, Jurnas.com - DPD Partai Golkar Kota Bekasi akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) dengan agenda utama memilih ketua untuk periode lima tahun kedepan.
Direktur eksekutuf Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto mengatakan, Golkar sebagai partai kader dan partai terbuka memang selalu menghadirkan tensi tinggi dalam setiap pemilihan ketua untuk semua level kepengurusan.
Termasuk dalam Musda Golkar Kota Bekasi yang rencananya digelar dalam waktu dekat. Bahkan sudah muncul isu-isi sensitif, seperti isu penjualan gedung DPD Golkar Bekasi, upaya penundaan musda, hingga dugaan pemalsuan ijazah SLTA oleh kandidat.
Sejauh ini, Bambang menuturkan ada sejumlah nama yang siap bertarung memperebutkan kursi ketua DPD Golkar Kota Bekasi yaitu, Novel Saleh Hilabi, TB. Hendra Suherman, Ade Puspitasari, dan H. Zainul Miftah.
Bambang tidak menyebut nama sosok yang diduga memalsukan Ijazah SLTA, atau pun yang disebut menjual gedung DPD. Namun baginya isu sensitif semacam itu kerap terjadi dalam perhelatan perebutan kekuasaan, sebagaimana gaya politik dalam teori Machiaveli.
"Intrik politik dan saling lempar isu sensitif memang mewarnai pesta demokrasi dalam musda Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat tersebut,” jelas Bambang, Minggu (30/8/2020).
Bagi Bambang, perlu kehati-hatian dalam menyikapi isu yang muncul menjelang Musda. Apalagi yang muncul adalah isu yang terkait etika dan moral, seperti dugaan pemalsuan ijazah.
Menurut dia, pelanggaran etika dan moral berat seperti perbuatan memalsukan ijazah memang srnsitif. Apalagi bukti pemalsuan ijazah SLTA tersebut telah diklarifikasi dan dikonfirmasi oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 1 Agustus 2018. Pada 2019 kandidat tersebut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tingkat pusat yakni DPR RI.
“Jika fakta hukum hasil klarifikasi KPU tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, makansudah barang tentu DPP Partai Golkar dan juga panitia musda akan bertindak tegas untuk tidak melanjutkan pencalonan yang bersangkutan dalam mengikuti kontestasi pemilihan ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Mengingat, pemalsuan ijazah termasuk pelanggaran moral dan etika yang berat dan tidak bisa ditolerir,” kata Bambang.
Bagi Bambang, Partai Golkar sebagai partai kader dan terbuka sudah terbiasa dengan tingginya dinamika politik dalam menghadapi suksesi pimpinan, apalagi diikuti dengan kontestasi pilkada dan pemilu pada 2024.
Wajar terjadi berbagai peristiwa dan intrik politik jelang suksesi kepemimpinan sebagaimana Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Bekasi. Namun ia meminta semua pihak terutama elite partai dan DPP harus tetap mengedepankan etika dan moral dan tidak melakukan intervensi terhadap musda daerah tersebut.
“Fenomena suksesi yang berlangsung di DPD Partai Golkar Kota Bekasi tersebut mencerminkan rivalitas yang cukup sengit dilakukan para kandidat," jelasnya.
"Dinamika politik dalam tubuh Gokar Kota Bekasi tentunya harus dicermati dan disikapi dengan hati hati oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dan tidak intervensi supaya jangan sampai salah memilih Ketua DPD Golkar Kota Bekasi,” katanya.
Partai Golkar, tegas Bambang, memiliki kriteria dan standar jelas siapa yang berhak menjadi pimpinan partai di daerah (Kota Bekasi) tersebut. Kriteria tersebut antara lain yang paling dijunjung tinggi yaitu etika dan moral.
Dalam kaitan itu, tambahnya, penundaan musda DPD Partai Gokar Kota Bekasi merupakan suatu kewajaran terkait diperlukannya waktu agar tidak terjadi salah pilih dalam menentukan pimpinan, apalagi bila mengingat implikasinya terhadap eksistensi partai dalam konstelasi politik di daerah dan nasional. DPP Partai Golkar sangat berperan menjaga etika dan moral.
“Karena itu, DPP Golkar sudah dipastikan tidak memaksakan diri ikut mendukung pencalonan (salah satu) kadernya, yang diduga memalsukan ijasah, dalam pemilihan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi yang sempat tertunda," tegasnya.
Pertimbangan tersebut, kata dia, sudah seharusnya dilakukan dalam rangka menjaga marwah partai sebagai partai politik terbesar nomor dua di Indonesia.
Bambang juga menilai, suksesi ditubuh partai Gokar Kota Bekasi adalah bagi dari strategis dalam percaturan politik di wilayah Jawa Barat dan secara nasional menjelang pemilihan Presiden pada 2024.
DPD Golkar Kota Bekasi Musyawarah Daerah
