Banjir di Halmahera Tengah (ist)
Jakarta, Jurnas.com - Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara mendorong Pemerintah untuk segera mengevaluasi dokumen lingkungan (amdal) kawasan serta UKL-UPL tenant PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kabupaten Halmahera Tengah yang diterjang banjir pada Selasa (25/08/20).
Koordinator KATAM Provinsi Maluku Utara, Muhlis Ibrahmi mengatakan, hasil investigasi tim KATAM di lapangan menemukan, banjir itu berasal dari luapan sungai Ake Sake, Sungai Lakolamo dan Sungai Wasea.
Ketiga sungai itu, jelas Muhlis, masuk dalam blok tambang, sehingga KATAM menduga sistem perencaan pada aktivitas penambangan buruk dan cenderung tergesa-gesa.
“Kami menduga penyebab utama banjir ini karena buruknya sistem drainase, serta aktivitas kegiatan penambangan yang tidak direncanakan secara baik," tegas Muhlis, Rabu (26/8/20).
Muhlis mengingatkan, banjir yang melanda PT IWIP ini tidak hanya membuat aktivitas kegiatan perusahaan dan industri terhenti, juga berdampak bagi perekonomian masyarakat sekitar, karena tempat usaha mereka digenangi air.
Sedangkan proses pembukaan gorong-gorong dengan tujuan mengaliri air agar tidak terjadi genangan di dalam lokasi perusahaan, justru memicu kerusakan lingkungan khususnya laut. Karena semua air dialirkan ke laut, sehingga warna air laut pun telah berubah menjadi merah.
“Oleh karena itu kami meminta kapada pihak PT IWIP dan PT WBN untk bertanggung jawab penuh atas perbaikan ekonomi dan juga pemulihan lingkungan," tandas Muhlis.
Berdasarkan informasi, PT. IWIP digadang-gadang menjadi industri smelter terbesar Asia. Kabarnya, perusahaan ini ada dibawah kendali Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang kini Menko Maritim.
Cadangan nikelnya bisa sampai 60 tahun, pemegang Kontrak Karya Pertambangan PT. Weda Bay Nickel yang sekarang menjadi Indo Weda Bay Industrial Park (IWIP).
KEYWORD :KATAM PT IWIP tambang banjir
