Dirut PT Pertamina, Nicke Widyawati
Jakarta, Jurnas.com - Utang pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) tercatat mencapai angka Rp96,5 triliun yang merupakan kompensasi pemerintah terhadap selisih harga jual eceran/HJE Bahan Bakar Minyak.
"Totalnya, utang pemerintah ke Pertamina sebetulnya Rp96,5 triliun," ujar Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dalam rapat kerja dengan Anggota Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (29/6/2020).
Nicke menjelaskan bahwa, utang sebesar Rp96,5 triliun tersebut terdiri dari utang pemerintah sejak tahun 2017 hingga 2019.Menangi Pilpres Turki, Fahri Hamzah Ingin Presiden Indonesia Terpilih di 2024 Mirip Erdogan
Adapun untuk rinciannya, tahun 2017 adalah sebesar Rp20,78 triliun. Tahun 2018 sebesar Rp44,85 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp30,86 triliun.
Sementara utang yang akan dibayarkan pemerintah tahun ini adalah sebesar Rp45 triliun. Sementara sisanya lagi sebesar Rp51 triliun akan dibayar tahun depan.
MER-C: Hari Nakba Harus Jadi Jadi Libur Nasional
"Dengan pencairan Rp45 triliun masih ada sisa Rp51 triliun yang rencananya akan dibayar tahun depan, tahun depannya lagi," ujar Nicke.
Terkait utang pemerintah tersebut, dirinya berharap segera dibayarkan. Hal itu mengingat besarnya modal belanja yang dikeluarkan perseroan pada tahun ini.Tahun ini untuk mendongkrak kinerja perseroan belanja modal yang dikeluarkan perseroan mencapai US$6,2 miliar.
"Pencairan akan sangat membantu karena kebutuhan capex/belanja modal mencapai US$6,2 miliar. Ini pun dipangkas 23%," ujarnya.
Saat ini, proses pembayaran utang tersebut sudah diverifikasi oleh Kementerian ESDM dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan sudah disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pihak Pertamina hanya tinggal menunggu pencairannya saja."Jadi ini angkanya semua dilakukan dari sisi volume sudah diverifikasi Kementerian ESDM dan sudah diaudit oleh BPK serta sudah disetujui Kemenkeu. Jadi tinggal pembayarannya saja. Alokasinya sudah masuk juga di Kemenkeu," kata Nicke.
KEYWORD :Pertamina Utang pemerintah Nicke widyawati
