Ketua DPR, Puan Maharani
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta rencana Pemerintah untuk melaksanakan protokol New Normal atau Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 diatur secara komprehensif dan tidak terburu-buru, sehingga nantinya tidak menimbulkan kebingungan baru di masyarakat.
Mantan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu mengatakan, protokol new normal tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi. Contohnya protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi-nya masing-masing.
"WHO sendiri telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru. Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus Corona. Kemudian, kemampuan Rumah Sakit untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak," jelas Puan dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (27/5).
Selain itu, kajian-kajian ilmiah sebelum penerapan kenormalan baru harus dilakukan secara mendalam sebagai acuan pengambilan kebijakan.
"Oleh karenanya, transparansi data menjadi penting sebab pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemi Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan. Sehingga rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru," tutur politisi PDI-Perjuangan itu.
Dia menambahkan, dalam protokol kenormalan baru harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan, jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus Corona.
"Harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggungjawab atas setiap tindakan. Kesemuanya nanti harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga," imbuh Puan.
Warta DPR Ketua DPR Puan Maharani Satgas Covid-19
