Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) tentang Basic Safety Training (BST) dan SKK 30 mil untuk awak kapal nelayan dan kapal wisata Provinsi Lampung, Senin (17/2).
Bandar Lampung, Jurnas.com - Sedikitnya 312 nelayan dan awak kapal wisata Provinsi Lampung mengikuti Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) gratis berupa Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST KLM) sekaligus penerbitan Surat Keterangan Kecakapan berlayar sejauh 30 Mil (SKK 30 Mil). Kegiatan ini hasil kerja sama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang bekerjasama dengan Potiteknik Pelayaran Banten yang berlangsung di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung mulai 17 hingga 21 Februari 2020.
“Pahami apa yang diberikan instruktur dan pelatih selama pelatihan berlangsung, semoga ilmu yang diperoleh dalam pelatihan ini bermanfaat dan memberikan nilai tambah serta meningkatkan kualitas dan taraf hidup serta kesejahteraan” ujar Kepala KSOP Kelas I Panjang, Andi Hartono saat memberikan sambutan pada acara pembukaan DPM tersebut, Senin (17/2).
Andi berpesan kepada Jajaran Pemerintah Daerah setempat agar dapat membantu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi serta memberikan masukan terhadap lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini. Beliau juga mengimbau kepada jajaran pimpinan Instansi Maritim se-Provinsi Lampung untuk turut memperhatikan masyarakat kurang mampu melalui kegiatan yang memberi nilai tambah bagi kelangsungan kesejahteraan masyarakat, seperti membuat program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pembagian life jacket atau jaket pelampung keselamatan kepada para awak kapal tradisional.
Sebagaimana diungkapkan dalam kesempatan terdahulu bahwa target jumlah peserta pelatihan di tahun 2020 ini sebanyak 1.000 peserta, dan untuk tahap awal di bulan Februari ini sebanyak 588 peserta yang terbagi dalam 2 gelombang yakni Gelombang Pertama tgl 17-21 Februari 2020 dan Gelombang Kedua pada 24-28 Februari 2020.
“Hari ini pada Gelombang Pertama kami mendiklatkan sebanyak 312 perserta pelatihan, dan sisanya minggu depan pada Gelombang 2, sehingga diharapkan target jumlah peserta dapat terselesaikan dalam semester I ini, namun kami tetap membuka pendaftaran kepada masyarakat, jika memang diperlukan dan jumlah peminatnya banyak, tak tertutup kemungkinan kami akan menambah kuota jumlah peserta pelatihan” ucap Andi. "Yang utama nelayan harus mampu menyelamatkan diri sebelum orang lain, untuk itu selama tiga hari ke depan kita bekali nelayan dengan pelatihan basic safety," sambungnya.
Selain itu, Dirinya berharap agar para nelayan bisa jadi bagian dari mitra kita insan maritim untuk terlibat menjaga wilayah laut Indonesia khususnya Provinsi Lampung. “Keselamatan nelayan, tambahnya, perlu ditingkatkan karena menyangkut kelangsungan hidup dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan nelayan,” tutur Andi.
Lebih lanjut Andi menjelaskan, setelah Pelatihan gelombang 2 selesai, pihaknya juga akan membuka Gerai Pengukuran Kapal bagi kapal-kapal wisata tradisional dan kapal tangkap tradisional dengan menerjunkan ahli ukur dari Kantor KSOP Kelas I Panjang dan Ahli Ukur Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut serta beberapa ahli ukur dari UPT Kemenhub di Propinsi Lampung. “Tentunya semua dilaksanakan secara GRATIS tanpa dipungut biaya apapun," imbuh Andi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, bertindak selaku perwakilan Pemerintah Daerah mengapresiasi dan sangat mendukung dengan adanya kegiatan DPM ini sehingga masyarakat Lampung lebih berdaya saing, terutama dengan meningkatnya potensi wisata di Propinsi Lampung yang otomatis membutuhkan tenaga yang professional guna mendukung program Nelayan Lampung Berjaya.
Dalam Laporannya, Direktur Politeknik Pelayaran Banten, Joni Turiska, selaku pemangku kegiatan pelatihan melaporkan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar masyarakat khususnya masyarakat Lampung dan sekitarnya terutama yang bekerja di kapal-kapal nelayan dan kapal-kapal wisata lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. “Untuk pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini peserta tidak dipungut biaya atau GRATIS dan semua biaya ditanggung oleh DIPA Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten Tahun Anggaran 2020” imbuh Joni.
KEYWORD :KSOP Panjang Diklat Pemberdayaan Masyarakat DPM BST SKK 30 mil
