Jakarta - Politisi Partai Hanura, Sarifuddin Sudding mengatakan, posisi Wiranto sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura tak akan diganti kendati telah ditetapkan Presiden Jokowi menjadi Menko Polhukam.
"Presiden Jokowi akan memahami karena pak Wiranto akan tetap mendahulukan kewajibannya sebagai menteri ketimbang sebagai ketua umum. Ini juga tidak mengandung unsur rangkap jabatan,” ujar Sarifuddin ujar Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/7).
Dia menuturkan, Wiranto telah memberikan arahan tidak akan meninggalkan jabatan ketua umumnya, namun akan menunjuk pelaksana tugas atau Plt Ketua Umum yang bertugas mengkoordinasikan berbagai keputusan Partai Hanura.
Dijelaskan Sudding, keputusan Wiranto untuk tidak mundur karena masih dibutuhkan sebagai perekat soliditas Hanura. Sementara ketika ditanyakan apakah tidak lebih baik jika Wiranto menjadi ketua dewan pembina di Partai Hanura, Sudding menjelaskan bahwa dalam AD/ART Partai Hanura tidak ada jabatan ketua dewan pembina.
”Makanya Pak Wiranto tetap akan menjadi ketua umum,” kilahnya.
Terkait tudingan sejumlah aktivis HAM bahwa Wiranto masih terkait dengan peristiwa HAM di masa lalu, Sudding mengatakan bahwa itu adalah isu lama yang selalu diulang-ulang, namun faktanya tidak ada kebenaran atas tuduhan tersebut.
”Setiap kali Pak Wiranto mau nyapres ataupun melakukan hal lain atau ditunjuk menteri seperti saat ini, isu itu selalu muncul. Tidak ada kebenaran dalam hal itu,” tukas Sudding.
Wiranto Hanura Menko Pulhukam Ketum
