Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menyambangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta Selatan, Kamis (31/10).
Jakarta, Jurnas.com - Setelah mendatangi Gedung Badan Pusat Statistik (BPS), Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menyambangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta Selatan, Kamis (31/10).
Kedatangan Syahrul masih bagian dari janjinya merealisasikan program 100 hari kerjanya, yakni menyinergikan data pertanian, terutama luas baku sawah.
"Per 1 Desember kita akan sepakati bersama data akhir yang digunakan. Tidak ada lagi istilah data-data berbeda. Data pertanian hanya ada satu," kata Syahrul saat jumpa pers seusai melakukan pertemuan tertutup antara jajaran Kementan dan Kementerian ATR/BPN.
Syahrul menegaskan, Kementan dan Kementerian ATR/BPN akan bergandengan tangan melakukan verifikasi sejumlah wilayah, yang juga melibatkan BPS dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
"Perbedaan terjadi karena kami menggunakan citra satelit sehingga ada bias. Kami sekarang sudah satu data. Kami akan menggunakan citra satelit dengan deviasi rendah dengan demikian kesalahannnya bisa kita perhitungkan," terang Syahrul.
Kementan Bentuk Gugus Tugas Hadapi El Nino
Syahrul berjanji akan mengawal secara langsung proses verifikasi. Apalagi hasil akhir data ini akan digunakan dalam perumusan kebijakan pembangunan di sektor pertanian.
"Dampak dari data akhir akan sangat besar, baik terhadap petani maupun masyarakat luas. Jadi kita tidak boleh main-main. Apalagi ini menyangkut kebutuhan pangan 267 juta rakyat Indonesia," tegas Syahrul.
Melalui Pelatihan, Kementan Tingkatkan Kompetensi Pengurus P4S menjadi Penyuluh Pertanian Swadaya
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan dua periode itu juga akan berkunjung ke sejumlah kementerian/lembaga lainnya, seperti Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
"Kami harus menyatu, urusan kami sama kok, yaitu negara dan rakyat," tegas Syahrul.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil berjanji akan memastikan tidak akan ada lagi perbedaan data karena semua pihak akan duduk bersama memverifikasi data.
"Ternyata menggunakan data citra satelit itu ada deviasi nya sehingga itu yang akan kita cek ke lapangan bersama-sama. Sekarang hasil ceknya sudah ada, tinggal kita rapatkan untuk kita sepakati," jelas Sofyan.
Berdasarkan perhitungan 2018, Lahan Baku Sawah Nasional seluas 7.105.145 hektare, berkurang 645.854 hektare dibandingkan Lahan Baku Sawah Tahun 2013 seluas 7.750.999 hektare. Tapi, Sofyan memastikan perhitungan tersebut akan berubah.
"Kita sudah punya data, tapi tidak akan merilis sebelum teman-teman memfinalkan hasilnya. Kami memastikan akan penambahan, tapi untuk hasil akhirnya mari kita tunggu keputusan rapat bersama," tegas Sofyan.
Hingga 31 Oktober 2019, Kementerian ATR/BPN sudah melakukan validasi terhadap 20 provinsi meliputi provinsi di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera, serta provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
"Kami memilih 20 provinsi tersebut karena mereka adalah daerah penghasil beras terbesar yang menjadi lumbung pangan nasional. Tiga belas provinsi lainnya akan kami periksa, tapi hasilnya sudah tidak signifikan lagi," terang Sofyan.
KEYWORD :Kinerja Menteri Pertanian Data Baku Sawah Syahrul Yasin Limpo
