Kepala BPPSDMP Kementerian Pertani Momon Rusmono
Jakarta, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Momon Rusmono meredam kekhawatiran terkait menurunnya anggaran pembangunan sektor pertanian. Kementan selama lima tahun terakhir terbukti berhasil mendongkrak produksi dan mencukupi ketersediaan pangan.
"Bapak Menteri Pertanian sebagai policy maker secara cerdas dan berani telah menetapkan 80 persen anggaran Kementan fokus untuk kesejahteraan petani. Alokasi anggaran untuk pembangunan pertanian diperkuat luar biasa," kata Momon.
Melalui berbagai program unggulan, khususnya dalam penyediaan benih unggul, alat mesin pertanian, pupuk dan ketersediaan irigasi menjadi fokusnya. Bappenas secara khusus juga sudah memberikan apresiasi belanja barang dalam program Kementan yang dinilai memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.
Momon menjelaskan, Anggaran Kementan memang terus turun dari tahun ke tahun. Pada 2015 adalah yang tertinggi yaitu Rp32.72 triliun. Kemudian pada 2016 turun jadi Rp 27.72 triliun, Rp 24.23 triliun (2017), Rp 23. 90 triliun (2018) dan Rp 21.71 triliun (2019), dan yang terbaru untuk 2020 ditetapkan sebesar Rp 21,05 triliun.
"Kementan tidak terlalu risau terkait ini. Menilik capaian kinerja Kementan selama 5 tahun, faktanya penurunan anggaran bukan menurunkan kinerja. Namun indikator kinerja makro Kementan selama 2014-2018 malah terus meningkat," jelas Momon bangga.
Momon menyampaikan, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Pertanian dahulu pada akhir 2014 hanya mencapai Rp880,40 triliun, namun kemudian meningkat secara signifikan setiap tahunnya, yaitu mencapai Rp906,80 triliun (2015), Rp936,40 trilliun (2016), Rp969,80 triliun (2017), dan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai Rp1.005,40 triliun.
Nilai Investasi Pertanian Indonesia turut pula meningkat dan menggambarkan sektor pertanian makin menjanjikan. Pada akhir tahun 2014 nilai investasinya hanya sebesar Rp44,80 triliun, kemudian berturut turut pada tahun berikutnya sebesar Rp43,10 triliun (2015), Rp45,40 triliun (2016), Rp45,90 triliun (2017) dan Rp61,60 triliun (2018).
"Capaian ini akibat deregulasi atau kemudahan usaha bagi para investor, khususnya di sektor pertanian dalam empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, serta terobosan percepatan investasi dan pendampingan kepada calon-calon investor yang ingin berinvestasi di sektor pertanian," ungkap Momon.
Volume ekspor komoditas pertanian juga naik luar biasa. Menurut BPS, ekspor komoditas pertanian di tahun 2018 sebesar 42,5 juta ton, naik pesat dibandingkan pada awal pemerintahan yang hanya mencapai 36 juta ton (pada 2014), kemudian naik menjadi 40,4 juta ton (2015), 35,5 juta ton(2016), dan 41,30 juta ton (2017).
Selain itu, terjadi peningkatan angka Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP). Pada tahun 2014, BPS mencatat NTP sebesar 102.03 dan NTUP 106.05, dan pada akhir tahun 2018 tercatat NTP 102.25 dan NTUP 111.77
"Data ini menunjukkan kesejahteraan petani dari tahun ke tahun makin baik. Daya beli petani meningkat dan mereka mulai dapat menikmati hasil dari pertaniannya," imbuh Momon.
Angka kemiskinan di pedesaan menurun drastis hingga 13.2 persen, dan inflasi menurun terendah sepanjang sejarah. ditopang dengan membaiknya pengelolaan sektor pertanian.
KEYWORD :Kinerja Menteri Pertanian Anggaran Pertanian Angka Kemiskinan
