Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham beserta jajaran, serta empat lingkungan Peradilan yang ada di Jawa Tengah
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik memberikan sejumlah catatan terkait minimnya anggaran di lingkungan peradilan Provinsi Jawa Tengah. Akibat minimnya anggaran itu, beberapa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dieksekusi oleh lingkungan peradilan. Erma memastikan, permasalahan di Jateng ini akan diperjuangkan oleh Komisi III DPR RI.
Hal itu diungkapkan Erma usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham beserta jajaran, serta empat lingkungan Peradilan yang ada di Jateng, yakni Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara, di Kanwil Kemenkumham Jateng, Semarang, Jateng, Selasa (30/7/2019).
“Contohnya putusan terkait perkara di lingkup peradilan hubungan industrial. Jika perkaranya di bawah Rp 150 juta, negara tidak bisa mengeksekusinya disebabkan tidak ada anggaran yang tersedia. Kemudian di PTUN, terkait beberapa perkara yang mereka tidak bisa eksekusi, karena minimnya anggaran,” tandas politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Dalam pertemuan ini, Pengadilan Tinggi Agama Jateng juga mengusulkan pembangunan gedung, karena dirasakan bangunan yang ada saat ini sudah sangat tidak sesuai dan tidak memenuhi standar lagi. berikutnya, terungkap juga mengenai kondisi rumah jabatan untuk hakim yang saat ini sudah ambruk, sehingga membuat para hakim harus mengontrak rumah sebagai tempat tinggal.
Erma menambahkan, Komisi III DPR RI bersama pemerintah sudah menyetujui pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp 10,6 triliun untuk Makamah Agung, yang sebelumnya pada tahun 2019 hanya Rp 8,3 triliun.
“Kami berharap peningkatan anggaran tersebut akan bisa dirasakan secara khusus di empat lingkungan peradilan di daerah-daerah, bukan hanya untuk di Mahkamah Agung saja,” harap legislator dapil Kalimantan Barat itu.
Warta DPR Komisi III
