Bendera kebangsaan Palestina
Yerusalem, Jurnas.com - Presiden Otorita Palestina, Mahmoud Abbas menolak rencana ekonomi dan upaya perdamaian Amerika Serikat (AS), yang dipimpin penasihat senior Presiden AS Donald Trump Jared Kushner.
"Situasi ekonomi seharusnya tidak dibahas sebelum solusi politik. Selama tidak ada solusi politik, kami tidak berurusan dengan solusi ekonomi apa pun," kata Abbas pada Sabtu (22/6).
Kepada Kantor Berita Reuters, Kushner, yang juga menantu Trump, mengatakan pendekatan ekonomi pertama perlu untuk melepaskan diri dari sisi politik, karena itu akan kurang kontroversial.
"Mari kita biarkan orang mempelajarinya, berikan umpan balik. Mari kita coba untuk menyelesaikan jika kita semua bisa sepakat seperti apa itu jika terjadi perjanjian damai," katanya.
Gedung Putih sudah mengumkan proposal dana investasi global USD50 miliar untuk Palestina dan negara-negara Arab tetangga, yang dirancang menjadi mesin ekonomi dari rencana perdamaian Timur Tengah AS yang dinanti-nanti.
Rencana itu diposting di situs Gedung Putih pada Sabtu (22/6) dua hari sebelum lokakarya yang dipimpin AS di Bahrain. Konferensi ini berlangsung meskipun ada tentangan dari Palestina, yang tidak akan hadir.
Sayangnya, masalah-masalah politik mendasar seperti pendudukan wilayah Palestina, hak untuk kembali bagi pengungsi dan keturunan mereka dan kedaulatan perbatasan tidak disebutkan dalam rencana tersebut.
Skema ekonomi dari USD50 miliar itu mencakup 179 proyek infrastruktur dan bisnis, investasi miliaran dolar untuk membangun sektor pariwisata Palestina, dan koridor transportasi lima miliar dolar untuk menghubungkan Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Lebih dari setengah dari dana itu akan dihabiskan di wilayah Palestina yang mengalami kesulitan ekonomi lebih dari 10 tahun sementara sisanya akan dibagi antara Mesir, Lebanon dan Yordania, menurut rencana tersebut.
Beberapa proyek akan berlangsung di Semenanjung Sinai Mesir. Investasi disebut dapat menguntungkan warga Palestina yang tinggal di Gaza, daerah kantong pantai yang padat dan miskin diblokade Israel dan Mesir selama 12 tahun.
"Investasi itu akan membawa tingkat pengangguran mereka dari sekitar 30 persen menjadi satu digit. Itu akan mengurangi tingkat kemiskinan mereka hingga setengah, jika itu diterapkan dengan benar," katanya.
Meski begitu, rencana tersebut justru menuai kecaman. Salah satunya datang dari Anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hanan Ashrawi.
"Pertama, angkat pengepungan Gaza, hentikan pencurian Israel atas tanah, sumber daya, dan dana kami, beri kami kebebasan bergerak dan kontrol atas perbatasan, wilayah udara, perairan teritorial, dll," katanya di akunTwitter pribadinya.
"Lalu, saksikan kami membangun ekonomi makmur yang dinamis sebagai orang yang bebas dan berdaulat," tegasnya.
Kecaman juga datang dari salah satu pendiri Electronic Intifada, Ali Abunimah. Menurutnya rencana Kushner adalah upaya untuk membeli Palestina untuk kacang dan tidak memberikan keuntungan kepada orang Palestina sebagai gantinya.
"Masalah mendasar pendudukan militer Israel, penjajahan, dan apartheid sebenarnya adalah gajah di ruangan itu," kata Abunimah.
"Pemerintahan Trump dan pejabat AS lainnya yang bertanggung jawab atas semua hal yang menghancurkan ekonomi Palestina, yang menjerumuskan jutaan rakyat Palestina dalam kemiskinan dan mencegah warga Palestina berkembang," katanya.
"Menurut Bank Dunia, pembatasan militer Israel pada bisnis dan pertanian Palestina mengurangi ekonomi Palestina hingga 35 persen," lanjut Abunimah.
"Palestina tidak membutuhkan amal Jared Kushner. Yang mereka butuhkan adalah pembebasan," tegasnya.
KEYWORD :Konferensi Manama Amerika Serikat Perdamaian Timur Tengah Palestina
