Rabu, 16/10/2019 04:07 WIB

OPINI

"Loyalty Test" di Demokrat

Menjelang paruh 2019, dua musibah besar dialami oleh SBY dan keluarga besar Partai Demokrat.

Moh. Syaeful Bahar

Oleh: Moh. Syaeful Bahar*

Menjelang paruh 2019, dua musibah besar dialami oleh SBY dan keluarga besar Partai Demokrat.

Pertama, meninggalnya Ani Yudhoyono. SBY pasti terpukul atas meninggalnya ibunda AHY dan Ibas ini. Wanita yang menjadi sebab kecemerlangan karir SBY.
Ani Yudhoyono adalah tokoh kunci di balik kesuksesan SBY, sejak berkarir di militer hingga karir di politik.

Ani Yudhoyono lah yang berhasil mendorong SBY menjadi berprestasi di dua dunia yang berbeda, militer dan politik, dan puncak kehebatan Ani Yudhoyono adalah ketika berhasil mendampingi SBY sebagai Presiden RI dua periode berturut-turut.

Kedua, merosotnya perolehan suara Partai Demokrat. Partai yang dibidani oleh SBY bersama sahabat dan koleganya.

Demokrat adalah SBY dan SBY adalah Demokrat. Kira-kira statemen ini tak berlebihan. Platform Partai Demokrat berisi pokok-pokok pikiran dan ideologi SBY. Posisi SBY tidak ada bedanya dengan posisi Gus Dur di PKB atau Amin Rais di PAN. Mereka yang melahirkan dan mereka pula yang memberi warna adicita dasar partai.

Sebagai pendiri (founding father) Partai Demokrat, hampir pasti SBY terpukul dengan perolehan suara demokrat yang semakin menyusut dari tiap pelaksanaan Pemilu.

Setelah sukses sebagai pemenang di tahun 2009, dengan perolehan suara 20,85 persen, Partai Demokrat melorot pada pemilu berikutnya. Tahun 2014 Partai Demokrat hanya dapat meraup suara 10,19 persen dan semakin terjun bebas pada pemilu 2019, Partai Demokrat hanya memperoleh suara hanya 7,77 persen.

Pilleg 2019 adalah pencapaian terendah jumlah kursi Partai Demokrat di tingkat nasional (DPR RI), 54 kursi, semenjak SBY berhasil mendirikan partai ini.

Di antara partai lama pendukung Prabowo-Sandi, hanya Partai Demokrat yang mengalami kecelakaan politik. Suaranya terjun bebas, jauh di bawah PKS. PKS gemilang karena berhasil menaikkan hasil suara Pilleg 2019, jauh di atas perolehan suara di 2014. Bahkan, PKS adalah partai pencapai lonjakan suara tertinggi di antara partai-partai kontestan Pemilu 2019.

PAN meskipun juga punya nasib yang sama dengan Partai Demokrat, mengalami penyusutan suara pemilih, namun masih dianggap aman dan posisinya dianggap stabil. Bahkan, jika dikaitkan dengan prediksi beberapa survei sebelum digelarnya Pilleg 2019, perolehan suara PAN di Pilleg 2019, dapat dinilai masih berprestasi. Perolehan suara PAN yang mencapai angka 6,84 persen jauh lebih baik dari hasil survei sebelum Pilleg 2019 yang angka elektabilitas PAN hanya berkisar di angka 3 persen, seperti hasil survei Indo barometer yang dilaksanakan pada bulan Maret 2019. PAN hanya diprediksi akan sanggup meraup suara di angka 3,7 persen.

Isu KLB Menggoyang SBY

Terpuruknya Partai Demokrat menjadi pemicu munculnya isu Konggres Luar Biasa (KLB). Tidak tanggung-tanggung, para senior partai yang mengusung isu pelaksaan KLB. Sebutlah nama Max Sopacua, Prof. Mubarak, Ahmad Jaya dan Ishak. Mereka tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD).

GMPPD menilai, SBY dan Pengurus Pusat Partai Demokrat gagal mengantarkan Partai Demokrat kembali berjaya, sebagaimana sepuluh tahun yang lalu. Angka 7,7 persen dianggap sebagai petaka partai. Tak ada alasan untuk tidak segera melalukan evaluasi, salah satunya adalah perombakan kepengurusan melalui KLB.

Tidak hanya capaian di Pileg yang buruk, GMPPD juga menyesalkan perilaku kader demokrat yang dianggap tidak paham dengan semangat dan nilai-nilai perjuangan Partai Demokrat.

Beberapa nilai dasar Partai Demokrat, seperti nasionalis terbuka, nasionalis religius, politik cerdas, bersih dan santun, dianggap diinjak dan dikhianati oleh kader sendiri. GMPPD menilai banyak kader Partai Demokrat yang tak bisa lagi menjaga marwah partai.

Sontak saja, tuduhan dan desakan GMPPD menimbulkan banyak reaksi, terutama oleh beberapa pihak di internal Partai Demokrat.

Sebagian kader demokrat di daerah menyesalkan dan menolak wacana KLB yang digulirkan oleh GMPPD. Beberapa Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat berbondong-bondong memberikan dukungan pada SBY dan menolak wacana KLB. Mereka menganggap, SBY dan Pengurus Pusat Demokrat, terutama, dalam hal ini, AHY, masih sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kejayaan partai. Mereka masih menunjukkan loyalitas yang tinggi pada SBY.

Tidak hanya di daerah, di pusat pun bebarapa tokoh senior Partai Demokrat juga menolak wacana KLB. Apapun alasan dan maksud KLB. Amir Syamsuddin, salah seorang tokoh senior yang dikenal sangat dekat dengan SBY, secara tegas menolak wacana KLB dan meminta para kader untuk tidak membicarakan lagi isu KLB.

Melihat reaksi di internal Partai Demokrat, hampir bisa disimpulkan bahwa SBY masih sangat kuat (strongest figure) di demokrat, atau bahkan masih menjadi satu-satunya figur pemersatu. Bukan hanya prestasi cemerlang SBY yang dibutuhkan untuk mengendorse Partai Demokrat, tapi juga gaya kepemimpinan SBY yang santun, cerdas, penuh pertimbangan dan hati-hati masih sangat dibutuhkan partai di masa-masa sulit.

Tokoh sekaliber dan sesenior SBY dianggap akan mampu membawa Partai Demokrat keluar dari badai politik dan tak mungkin seorang SBY akan membiarkan kapal demokrat akan karam sebelum kembali meraih sukses.

Prahara atau Sekadar Loyalty Test?

Pertanyaan di atas pantas diajukan. Apakah benar isu KLB adalah benar-benar desakan kader yang serius menginginkan evaluasi dan perbaikan struktur dan kinerja partai?, atau ini hanya sebuah ujian kesetiaan (loyalty test) bagi para kader demokrat? Ini hanya merupakan testing the water di internal partai?.

Kedua kemungkinan memiliki probabilitas yang sama. Meskipun, salah satu kemungkinan, yaitu sekadar uji loyalitas, lebih rasional diterima.

Menyimpulkan bahwa desakan KLB adalah benar-benar desakan kader bisa diterima ketika melihat raport demokrat yang tak bagus di dua Pilleg 2014 dan 2019. Raport merah demokrat ini, pantas dijadikan alasan untuk segera dilakukan KLB.

Posisi SBY sebagai ketua umum dikoreksi. Sebagai tokoh senior, SBY dianggap sudah bukan waktunya lagi memegang kendali secara langsung atas partai adalah alasan kedua. Demokrat butuh kaderisasi. Sebagaimana partai lain, beberapa tokoh senior, telah menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada kader-kader yang lebih muda, lebih bertenaga dan lebih progresif. Amin Rais di PAN jauh-jauh hari telah menyerahkan kepemimpinan kepada generasi yang lebih muda. Bahkan, Megawati di PDIP juga telah merencanakan suksesi kepemimpinan.

Alasan ketiga adalah respon pemecatan yang dialamatkan kepada penggagas GMPPD yang terus mengalir deras, baik oleh para pengurus senior demokrat atau dari kader di daerah. Memperhatikan desakan tersebut, sulit mengatakan bahwa prahara politik di partai berlambang mercy ini hanya dagelan yang sengaja diciptakan dengan alasan tertentu.

Dengan tiga alasan di atas, maka, isu KLB dapat dinilai benar adanya, bukan drama politik semata, bisa diterima secara logis, meskipun, akibat politiknya terhadap eksistensi SBY sangat lemah. Artinya, jika benar gerakan GMPPD adalah murni tuntutan yang serius dan muncul dari sejumlah kader, maka, jumlahnya tudak akan signifikan. Tuntutan itu tidak akan memberikan dampak apapun pada posisi SBY di Partai Demokrat. SBY masih terlalu kuat pengaruhnya di Partai Demokrat.

Gerakan GMPPD akan hilang dengan sendirinya, sebagaimana gerakan Abdillah Taha, Albert Hasibuan, Goenawan Muhammad dan beberapa tokoh pendiri PAN yang mendesak agar Amin Rais mundur dari PAN. Posisi Amin Rais terlalu kuat untuk didongkel.

Kemungkinan kedua, prahara politik di demokrat, dinilai hanya rekayasa untuk uji kesetiaan kader, juga memiliki penjelasan rasional, ada pembenar untuk mengamini logika ini.

Pertama, tuntutan GMPPD tidak menyerang langsung SBY. Max Sopacua tidak langsung meminta SBY lengser. GMPPD tidak menempatkan SBY sebagai target utama, mereka tidak terbuka mengatakan SBY gagal. GMPPD hanya mengatakan perlu ada evaluasi atas kinerja Pengurus Pusat Partai Demokrat dan meminta para kader untuk menjaga kesantunan politik, sebagaimana menjadi trademark Partai Demokrat selama ini.

Kedua, jika prahara ini adalah benar adanya, pasti para penggagas GMPPD sudah menghitung dan sadar betul posisi SBY. Mereka tidak mungkin tidak menghitung, bahwa SBY sosok yang sangat kuat di Partai Demokrat. SBY belum bisa digantikan. Memaksa ide KLB untuk mendongkel SBY sama artinya dengan bunuh diri. Maka, melakukan tuntutan KLB adalah hal yang tidak masuk akal. Tidak mungkin Max Sopacua dan kawan kawan sebagai politisi gaek tidak menghitung hal itu, kecuali semuanya by design. Dengan maksud tertentu, yaitu uji kesetiaan.

Ketiga, respon langsung dari beberapa pengurus teras Partai Demokrat atau beberapa ketua DPD Partai Demokrat di daerah menunjukkan bahwa, semua pengurus berusaha menunjukkan diri sebagai loyalis SBY. Mereka tidak ingin dinilai tidak setia kepada SBY. Hal ini seakan menunjukkan bahwa, prahara di tubuh Partai Demokrat adalah benar-benar panggung uji kesetiaan kader demokrat. Fenomena para kader yang menuntut agar Max Sopacua dan kawan kawan dipecat dari kepengurusan Partai Demokrat menguatkan dugaan bahwa mereka, para kader, sedang berlomba menunjukkan kesetiaannya pada SBY.

Keempat, sosok yang diajukan sebagai suksesor SBY adalah AHY. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa prahara di demokrat adalah drama politik belaka. Tuntutan GMPPD tidak serius. Apakah jika AHY yang memimpin, lalu SBY tidak akan lagi memberi warna? Jelas tidak. AHY tidak bisa lepas dari bayang-bayang SBY, semua tahu itu. AHY belum sebanding dengan SBY, dan semua juga tahu, AHY adalah putra mahkota yang disiapkan oleh SBY. Tanpa dituntut melalui KLB pun, pada akhirnya, tetap AHY lah yang akan menggantikan SBY.

Akhirnya, mana yang benar, apakah ini hanya drama politik, atau benar merupakan tuntutan yang mengindikasikan perpecahan di Partai Demokrat, semuanya akan terjawab nanti setelah SBY menunjukkan sikap yang sebenarnya. Apakah dia akan memecat Max Sopacua dan kawan-kawan. Jika itu yang terjadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prahara ini benar adanya. Namun jika ternyata Max Supacua dan kawan-kawan tidak dipecat, maka besar kemungkinan prahara ini hanya sebuah sinetron politik yang sengaja diciptakan oleh elit Partai Demokrat untuk tes kesetiaan saja.

*Penulis adalah Dosen Fisip UIN Sunan Ampel Surabaya

TAGS : Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY




TERPOPULER :