Ilustrasi Gedung KPK
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Polisi Militer TNI Angkatan Laut (POMAL) dalam rangka mengusut kasus dugaan suap proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan karena selain pihak sipil yang ditangani KPK terdapat sejumlah pihak dari unsur TNI AL yang diduga terlibat dalam kasus itu.
"Dalam kasus Bakamla ini karena ada dua sisi, pihak-pihak yang diduga melakukan korupsi latar belakangnya ada yang dari sipil ada yang dari militer. Hari ini kami juga melakukan koordinasi dengan pihak Pom TNI Angkatan Laut," Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/6).
Kata Febri, pada prinsipnya KPK dengan POMAL saling membantu materi-materi pemeriksaan atau bukti-bukti yang dimiliki. Sehingga, bukti yang dimiliki KPK bisa digunakan dan menjadi informasi tambahan bagi pihak POM TNI AL tersebut.
"Sekaligus juga kalau ada bukti atau informasi yang kami butuhkan kami akan berkoordinasi dengan pihak TNI," katanya.
Menurut Febri, koordinasi dengan POMAL sebenarnya telah berjalan sejak KPK menangani kasus yang bermula dari OTT pada 2016 lalu tersebut. Koordinasi dengan POMAL dikatakan Febri berjalan dengan baik hingga saat ini.
"Ini sebenarnya adalah bentuk koordinasi yang cukup baik ya karena sejak awal kami menangani bersama meskipun penanganannya terpisah tapi koordinasi terus kami lakukan dan kalau ada perkembangan misalnya pelaku yang lain dari sipil atau dari militer kami saling bertukar informasi," katanya.
Kasus Korupsi Suap Bakamla KPK Pomal TNI
