Minggu, 21/07/2019 09:09 WIB

SENGKETA PILPRES 2019

Ketua DPR Minta Aparat Tindak yang Ingin Ganggu Sidang di MK

Ketua DPR Bambang Soesatyo minta aparat keamanan untuk tegas mencegah dan menindak jika ada pihak-pihak yang ingin menganggu jalannya sidang di MK.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo

Jakarta, Jurnas.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memulai sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2019, Jumat (14/6). Diharapkan, situasi keamanan yang sudah kondusif hingga saat ini bisa terjaga hingga sidang putusan MK diketok.

Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta, agar semua pihak khususnya para kontestan Pilpres tidak ada yang melakukan pengerahan massa. Biarkan proses hukum yang berjalan di MK bebas dari tekanan pihak manapun.

Menurutnya, MK merupakan lembaga negara yang diberikan mandat oleh Konstitusi UUD 1945 untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final terhadap perselisihan hasil Pemilu.

"Mari kita berikan kesempatan kepada para hakim konstitusi untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya," kata Bamsoet, melalui pesan singkatnya, Kamis (13/6).

Kata Bamsoet, penghormatan terhadap MK merupakan bagian dari penghormatan terhadap konstitusi negara. Karenanya, apapun putusan MK, wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh pihak. Bukan hanya kepada penggugat, tergugat, maupun pendukungnya saja.

"Melainkan juga kepada seluruh bangsa Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem kesatuan ketatanegaraan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia meminta kepada aparat keamanan untuk tegas mencegah dan menindak jika ada pihak-pihak yang ingin menganggu jalannya sidang di MK.

"Jangan biarkan persatuan dan kesatuan bangsa tercabik-cabik karena kepentingan politik golongan tertentu," tegas politikus Partai Golkar itu.

Pasca putusan MK yang bersifat final dan mengikat, kata Bamsoet, tidak ada lagi jalur hukum yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang ingin menggugat hasil Pemilu.

"Segala prosedur dan tahapan dari awal Pemilu sudah dilalui dengan baik, dan kini kita tinggal menunggu muaranya di MK," terangnya.

"Sudah begitu lama Bangsa Indonesia berkelut dalam luka Pemilu, sudah waktunya kita balut luka ini dengan legowo mengedepankan rasa persaudaraan. Tak perlu lagi kita tambah luka baru, yang pada akhirnya malah merugikan kita semua. Yang kalah tak perlu menjadi abu, yang menang tak perlu jadi arang," demikian Bamsoet.

TAGS : Sengketa Pilpres 2019 Mahkamah Konstitusi Ketua DPR




TERPOPULER :