Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto didampingi Koordinator Media Monang Sinaga
Jakarta, Jurnas.com - Proses pergerakan penduduk dari kota-kota besar, terutama dari DKI Jakarta ke desa dan kampung-kampung di seantero nusantara menjadi tradisi setiap perayaan Idul Fitri atau Hari Raya Lebara di Indonesia.
Presiden Jokowi sendiri telah membuat banyak perbaikan dalam proses mudik ini. Mulai dari pelayanan transportasi, pengamanan jalan raya, termasuk pemanfaatan infrastruktur yang menjangkau semua wilayah.
"PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada pemerintahan Jokowi-JK atas kelancaran mudik lebaran. Mudik lebaran di era pemerintahan Jokowi nyaris tanpa hambatan berarti sehingga mudik makin digemari," ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Senin (3/6/2019).
Hasto menegaskan, kemajuan-kemajuan dalam pelayanan mudik ini menunjukkan Jokowi memiliki karakter kepemimpinan yang tepat, merakyat, dan kemampuan perencanaan yang matang.
"Selain itu, harga kebutuhan pokok rakyat relatif stabil dan terkendali. Baru kali ini mudik berjalan lancar dan terjadi di seluruh moda transportasi. Rakyat gembira atas capaian ini," jelasnya.
Bagi PDI Perjuangan, kata Hasto, kesejatian watak pemerintah diukur dengan cara sederhana, yang bertitik tolak dari apa yang dirasakan rakyat dan bagaimana pemahaman pemimpin terhadap rakyatnya.
Tidak hanya itu, kata Hasto, mudik mampu menggelorakan semangat gotong royong kolektif sehingga begitu banyak pihak yang terlibat, Pemerintah, Parpol, Swasta, dan BUMN yang tergerak mengadakan mudik bersama untuk rakyat Indonesia.
"Maka lebaran, Idul Fitri, menjadi perayaan bersama, keagamaan dan kuktural, dimana semua bisa berhalal bihalal dengan tenang, gembira dan penuh semangat persaudaraan," jelasnya.
Hasto juga mengisahkan sejarah, bagimana istilah Halal bi Halal sendiri mulai diperkenalkan pada tahun 1948 oleh Bung Karno dan KH Wahab Chasbullah atau Kyai Wahab.
Saat itu, Bung Karno meminta pendapat Kyai Wahab atas situasi bangsa dan negara dimana elit politiknya terpecah, saling curiga, sehingga diperlukan cara yang efektif untuk menggunakan momentum lebaran, membangun persaudaraan nasional.
Semula Kyai Wahab mengusulkan agar pada saat Idul Fitri diadakan silaturahim nasional. Namun Bung Karno menganggap istilah itu sudah biasa. Maka, Kyai Wahab kemudian mengusulkan istilah halal bi halal. Sebab para elite politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling menyalahkan.
"Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa (haram), maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Maka jadilah halal bi halal sebagai tradisi yang terbukti menyatukan," jelas Hasto.
Kata Hasyo, Halal Bi Halal sangat relevan dengan situasi politik saat ini. Pileg dan Pilpres sudah selesai dengan partisipasi rakyat yang begitu tinggi. Saatnya kedepankan persatuan nasional, kedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
"Semua menyatu dalam semangat halal bi halal. Jadikan lebaran dengan makna halal bi halal yang sejati," tuntas Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.
Halal bi Halal Mudik Lebaran Sekjen PDI Perjuangan
