Wakil Ketua DPr, Fahri Hamzah
Jakarta - Netralitas aparat penegak hukum menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam kontestasi Pemilu serentak 2019. Sebab, jika netralitas aparat diragukan bisa menimbulkan kericuhan.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, ketika dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (11/4). Menurutnya, pemerintah dari awal tidak pernah menjaga keamanan, malah yang terjadi justru nampak ikut bermain dalam kompetisi Pilpres 2019.
"Sehingga kemudian netralitas aparat diragukan oleh masyarakat dan itu menjadi ancaman bagi kekacauan," kata Fahri.
Ha itu menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkoPolhukam) Wiranto terkait maraknya warga negara Indonesia (WNI) yang pergi ke luar negeri dinilai sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menjaga keamanan.
"Saya selalu melihat itu sebagai catatan kinerja pemerintah dan apabila itu terjadi maka kesimpulannya adalah ada kesan bahwa pemerintah tidak bisa menjaga keamanan dan saya bisa membenarkan alasan itu," kata Fahri.
Semestinya, lanjut Fahri, pemerintah bersama aparat penegak hukum menjadi wasit dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini. Hal itu bertujuan agar masyarakat merasa mendapat perlindungan.
"Jadi pemerintah harus memperbaiki reputasinya di hadapan masyarakat agar orang menganggap Pemilu itu sebuah pesta yang damai, bukan ancaman kekacauan," tutur Fahri.
Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto mengatakan, penyebaran hoax masih menjadi ancaman serius terhadap pelaksanaan Pemilu 2019.
"Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang berencana pergi ke luar negeri sebelum hari pencoblosan karena termakan hoax. Tadi saya cek berapa sih tiket sebelum pemilu yang sudah terjual ke luar negeri, ternyata cukup banyak," kata Wiranto, dalam pidatonya di acara Penyerahan Sertifikat HKI dan Akta Pendirian Badan Hukum kepada Pelaku Ekonomi Kreatif di Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
KEYWORD :Pemilu 2019 MenkoPolhukam Wiranto Fahri Hamzah
